Hipmi Bangun 10 Ribu Rumah

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan membangun 10 ribu rumah dalam tiga tahun ke depan. Untuk tahun 2010 ini, pembangunan difokuskan di Indonesia bagian Timur seperti Sulawesi, Kalimantan dan Gorontalo.

Ketua Departemen Real Estate Badan Pengurus Pusat Hipmi Alkudri menyebutkan, pembangunan rumah itu memanfaatkan APBN melalui dana alokasi khusus (DAK) Kemenpera. Perumahan yang dibangun dalam bentuk rumah sederhana sehat (RSh) dan rumah susun sewa.

"Pembangunannya, akan dilakukan pengembang yang tergabung di Hipmi melalui perusahaan konsorsium PT Bangun Muda Indonesia (PT BMI). Lokasinya, diutamakan memanfaatkan lahan-lahan tidur anggota Hipmi di 33 Provinsi di Indonesia," kata Alkudri yang dipilih sebagai Dirut PT BMI.

Dukungan pembangunan program perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah itu, kata Alkudri, telah disepakati dalam penandantanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dengan Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa, pada Rakernas HIPMI ke XIV di Hotel Planet Holiday, Batam, awal Maret lalu.


Daerah yang pertama merealisasikan program tersebut, kata Alkudri, adalah BPD Hipmi Gorontalo. Hipmi setempat telah menandatangani MoU Pembangunan Perumahan untuk PNS di Gorontalo yang dilakukan Ketua BPD Hipmi Provinsi Gorontalo Muhalim Litty, Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib dan Direktur Pemasaran Perumnas Teddy Robinson Siahaan disaksikan Menpera Suharso Monoarfa.

"Di Gorontalo, direncanakan dibangun perumahan murah dan bersubsidi sekitar 500 unit untuk masyarakat dan PNS. Cepatnya realisasi program Hipmi Real Estate ini, tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah setempat dalam mempermudah dan mempercepat proses perizinan yang dibutuhkan pengembang," jelas Alkudri, bos Almara Group yang juga Bendahara DPD REI Sumbar.

Sementara itu, Menpera Suharso Monoarfa menantang para anggota Hipmi untuk lebih berkiprah secara aktif dalam pembangunan perumahan. Dia menyebutkan, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan  menengah ke bawah merupakan potensi besar bagi para pengusaha muda di Indonesia.

"Karena pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan dalam sektor pembiayaan perumahan melalui pola fasilitas likuiditas, yang dapat menekan atau menurunkan suku bunga KPR. Dengan demikian, masyarakat dapat menjangkau harga rumah," kata Menpera.

Untuk fasilitas likuiditas, pihaknya menyiapkan dana Rp2,6 triliun. Dana APBN tersebut rencananya akan digabungkan dengan dana dari pihak Jamsostek, Taspen, Askes dan Bapertarum PNS dan dana perbankan sehingga diperoleh suku bunga yang ideal dalam KPR.

Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah akan dapat membayar dengan cicilan yang sama selama masa tenor. Ini yang nantinya akan menjaga daya beli perumahan di Indonesia.(*)

Sumber: http://padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=14620