Alkudri Gagas PKL Bisa Miliki Rumah Murah

Perjuangkan PSU Rumah untuk Padang

Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumbar akan memperjuangkan, agar semua daerah pengembangan rumah sejahtera tapak (RST) di Sumbar, mendapatkan anggaran prasarana dan sarana umum (PSU) dari pemerintah.

Hal itu mendesak, karena banyak jalan dan saluran air di kawasan perumahan masyarakat menengah ke bawah yang tidak memadai. Jika itu dibiarkan, maka berakibat pada kumuhnya kawasan perumahan masyarakat ekonomi lemah.

“Jadi, dibutuhkan peran pemerintah membantunya lewat pendanaan PSU sehingga jalan di kawasan perumahan murah di Sumbar diaspal dan dibantu pembangunan saluran airnya agar tidak kumuh,” ujar Ketua DPD REI Sumbar Alkudri, kemarin (28/11).

Agar hal itu bisa terealisasi, maka pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 29-30 November-1 Desember ini di Hotel Borobudur Jakarta, Bos Almara Group itu bersama 30 pengurus dan anggota DPD REI Sumbar akan menyampaikan aspirasi itu ke Ketua Umum DPP REI, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Pasalnya, di dalam aturannya, daerah yang diberikan anggaran PSU harus perumahan murah seluas 6 hektare dengan jumlah 300 unit.

Sementara di Sumbar, kata Alkudri, lahan terbatas dan perumahan murah yang dibangun luasnya paling sekitar 2 hektare dengan jumlah rumah 50 sampai 60 unit. “Jadi, aturan itu harus direvisi dan tak perlu syarat minimal luas perumahan, karena kondisi tiap daerah berbeda,” tandas Alkudri.

Sejauh ini, kata Alkudri, baru dana alokasi khusus (DAK) bagi perumahan murah telah disetujui pemerintah untuk Kota Padang sekitar Rp5,2 miliar, untuk pembangunan seperti instalasi air, penerangan jalan umum, dan seftitank komunal. “Sedangkan dana PSU belum ada, dan inilah yang akan kita perjuangkan di Rakernas,” katanya.

Selain itu kepada Ketua Umum REI dan Menteri Keuangan,DPD REI Sumbar juga akan memperjuangkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti pedagang kaki lima (PKL) dan pekerja yang selama ini kesulitan mengakses kredit kepemilikan rumah (KPR) di perbankan.

“Selama ini kan bank mengucurkan KPR hanya untuk masyarakat berpenghasilan tetap. Lalu, bagaimana dengan yang tidak tetap seperti PKL dan pekerja kontrak atau honor yang juga butuh rumah. Di samping itu, bunga kreditnya pun mesti lebih ringan,” jelas putra Pauh, Kota Padang itu.

Soal program konkret yang telah terealisasi, Alkudri menyebutkan, selain konsolidasi organisasi, pihaknya juga telah berhasil memperjuangkan kepada Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Kota Padang sebagai lokasi pembangunan kawasan Kota Baru. Dananya ditanggung oleh APBN.

“Hal ini sudah disampaikan ke pak Wali Kota Padang Fauzi Bahar dan alhamdulillah sudah didukung. Kini kami tinggal lagi menunggu dari gubernur, sehingga nanti bisa segera dilakukan MoU dengan Menpera. Suratnya sudah kita sampaikan ke gubernur, dan dalam waktu dekat kami juga akan menemui gubernur,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar bidang Properti dan Keagenan, itu.

Soal program pemerintah yang akan membangun rumah murah Rp25 juta, menurut Alkudri, di Sumbar saat ini tengah dilakukan pembicaraan dengan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota. Pasalnya, lahan untuk rumah murah layak huni bagi masyakarakat miskin itu, tanahnya disediakan pemerintah dan anggaran pembangunan dari APBN serta dikerjakan pengembang.

“Setelah Rakernas nanti kita akan audiensi dengan bupati dan wali kota, bekerja sama menginvertarisir lahan-lahan yang cocok dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat miskin tersebut. Dengan begitu, diharapkan program pemerintah memberantas kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat bisa terbantu,” katanya.

Dalam Rakernas REI yang dibuka Wapres Boediono, juga diadakan seminar dengan Keynote spekear Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dihadiri Menteri Perindustrian MS Hidayat, Ketua Umum REI Setya Maharso, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. (*)