Maksimal Bisa Empat Calon

Prediksi untuk Pilkada Padang 2018

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang tahun 2018, dipastikan tidak ada satu pun dari partai politik (parpol) yang bisa mengusung calon wali kota dan wakil walikota sendiri.
Artinya, harus berkoalisi dengan parpol lain. Parpol harus memenuhi syarat pencalonan yang ada di UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala daerah.
Komisioner KPU Kota Padang Candra Eka Putra menyebut, bagi partai politik yang akan mengusung calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2018 nanti arus mengantongi 20 persen dukungan dari jumlah anggota DPRD Padang yang berjumlah 45 orang. “Artinya dibutuhkan 9 kursi bagi parpol untuk bisa mengajukan pasangan calon sendiri. Sementara setiap parpol yang punya kursi di DPRD Padang tidak ada memenuhi persyaratan tersebut. Makanya mereka harus berkoalisi,” kata Candra yang ditemui Padang Ekspres di Kantor KPU Kota Padang, Selasa (16/5).


Data menyebutkan, ada 11 dari 12 partai yang ikut pemilu legislatif periode kemarin yang mendapatkan jatah kursi di DPRD Kota Padang. Parpol yang dapat kursi itu tersebut adalah Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, Nasdem, PDIP, PKB, dan PBB. Sedangkan PKPI yang juga ikut serta dalam pileg lalu tidak mendapat kursi di DPRD Kota Padang.
Melihat keberadaan partai dan kursi di dewan, Candra memprediksikan maksimal bisa empat pasang calon yang dimunculkan partai dengan syarat harus membangun koalisi.
Kemudian menyangkut peluang calon dari perseorangan, Candra mengatakan, kemungkinan itu bisa saja. Tapi kalau dihitung jumlah penduduk Kota Padang 500 ribu sampai 1 juta jiwa, maka calon ini harus mencari dukungan KTP 7,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir.
“Pada DPT terakhir saat pemilihan gubernur (pilgub) jumlah pemilihnya 548.213 orang. Artinya, jika harus mencari KTP sebanyak 7,5 persen dari DPT itu, jumlahnya sekitar 41 ribuan KTP,” terang Candra lagi.
Meski ada peluang bagi calon perseorangan, namun dia memperkirakan kecil kemungkinannya. “Pertanyaannya, sanggup ndak calon ini mengumpulkan KTP sebanyan 41 ribuan KTP itu?” tanya Candra.  
Kalau calon perseorangan itu tetap ingin maju, sebanyak 41 ribuan dukungan KTP yang dia dapatkan sebarannya harus lebih 50 persen di kecamatan yang ada di Kota Padang. “Tidak tertumpuk pada satu kecamatan saja,” tukas Candra.
Direktur Lembaga Survey Spektrum Politika Institute, Andri Ruska menilai, ekskalasi politik yang dibuat sejumlah partai mengadapi pilkada Kota Padang belum ada yang signifikan.
“Yang jelas, dari beberapa nama calon yang mengapung untuk pilkada nanti baru Emzalmi (Wakil Walikota sekarang) yang mulai langkah terang-terangan untuk maju. Itu setelah dirinya mendaftar ke Partai NasDem Kota Padang, kemarin (Senin (15/5),” kata Andri.
Dia melihat, Emzalmi makin mematangkan pasangan dengan Desri Ayunda, yang dulu pernah jadi penantang Emzalmi yang berpasangan dengan Mahyeldi Ansharullah (Wali Kota sekarang) pada pilkada periode sebelumnya.
Ia juga mengamati beberapa calon mulai mendekatkan diri pada Mahyeldi. Walau belum ada kepastian Mahyeldi berpasangan dengan siapa nanti untuk maju pilkada.
Dia memprediksi akan ada kejutan siapa wakil Mahyeldi nanti. Berkaca pada Pilkada Payakumbuh lalu, kata Andri, di mana PKS di detik-detik terakhir mengambil keputusan mengusung kandidat wakil.
Yang jelas, sambung Andri, perkiraan wakil atau pasangan Mahyeldi nanti pasti ada irisan dengan PKS, karena partai ini tentu tidak mau posisi wali kotanya lepas apabila Mahyeldi mencalonkan menjadi gubernur nanti. “Jadi mungkin akan ada kejutan besar siapa yang menjadi wakil Mahyeldi nanti,” kata Andri.
Terkait partai yang akan mendukung Emzalmi-Desri Ayunda (EM-Des) sampai sekarang belum jelas. Tapi prediksi awal, EM-Des akan didukung oleh 4 partai yakni PDI P, NasDem, Demokrat dan Hanura. “Mereka (EM-Des, red) pasti akan mendaftar di empat partai tersebut,” ujarnya.
Terkait koalisi partai, menurut Andri masih dalam penjajakan masing-masing partai. “Tapi gambaran sementara, untuk koalisi PKS bersama Gerindra bakal sama-sama mengusung Mahyeldi dengan wakilnya mungkin dari kader Gerindra yakni Hidayat, Andre Rosiade atau juga Adib Alfikri,” kata dia.
Sedangkan untuk PDIP, NasDem, Demokrat dan Hanura bakal mengusung Emzalmi-Desri (EM-Des). Sementara dari PPP akan mengusung Maidestal, PAN mengusung Hendri Septa, atau mungkin saja mereka berkoalisi.
Untuk Golkar, jelas Andri, sampai sekarang belum tahu ke mana arahnya, tapi kader Golkar di Padang belum ada yang menonjolkan diri. “Bisa saja Golkar bergabung ke Emzalmi nanti,” taksir Andri.
Kemudian soal penetapan calon dari partai, Andri memperkirakan masih seperti aturan sebelumnya, yakni DPP yang akan mengeluarkan keputusan penetapan atas calon yang diusulkan DPD atau DPW.
“Jadi lobi dan koalisi mungkin dijajaki oleh DPD tapi kemudian bersama-sama mereka melobi DPP masing-masing untuk menetapkan pasangan calon,” ungkapnya.
Pengamat Politik dari IAIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik menilai, perkembangan politik di Padang jelang pilkada 2018 belum ada kejutan berarti. “Mungkin para calon akan lebih berani setelah tahapan pilkada dimulai sekitar Juni atau Juli nanti,” kata Taufik.
Dia mengamati, sebagian calon saat kini sedang meyakinkan diri apakah layak atau tidak untuk maju, sekaligus melakukan survei elektabilitas mereka masing-masing di mata masyarakat.
Ketika disinggung terbukanya peluang koalisi partai dalam pilkada kali ini, Taufik menilai kemunginan koalisi itu jelas akan terbuka. “Paling tidak untuk mengalahkan petahana perlu strategi yang kuat dan matang dari masing-masing parpol yang akan berkoalisi,” kata Taufik. (*)
Sumber: http://news.padek.co/detail/a/84676