loading...

Thursday, January 26, 2012

Kota Baru Mandiri Segera Terwujud di Padang

Rencana pembangunan kawasan kota baru dan mandiri di Kota Padang dengan luas 3.000 - 10.000 hektare akan segera terwujud. Namun, bila Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemko Padang dan Provinsi Sumbar tak membantu secara serius, bisa saja kesempatan emas itu diambil alih kota lain di Indonesia. 

Ketua DPD REI Sumbar, Alkudri kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/12) mengatakan, terwujudnya kawasan kota mandiri itu tinggal MoU antara Pemerintah Provinsi Sumbar, DPP REI dan DPD REI Sumbar bersama Kementrian Perumahan Rakyat dalam waktu dekat ini.

Disebutkan, terwujudnya kota mandiri itu sebagai bentuk pengabdian DPD REI Sumbar kepengurusan sekarang untuk masyarakat Ranah Minang. Kepastian akan terwujudnya kota mandiri itu, adalah salah satu hasil dari Rakernas yang digelar di Jakarta, 28 November hingga 1 Desember 2011 lalu.

Alkudri: Bangun Rumah Minimal Tipe 36


Adanya keinginan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) memperjuangkan tetap dibolehkannya pembangunan rumah tipe 22 bagi masyarakat kurang mampu, tampaknya ditangapi dingin pihak Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumbar. Alasannya pembangunan rumah tipe 22 tidak lumrah di bangun di Sumbar.

“Mustahil rumah tipe 22 bisa dibangun di Sumbar, khususnya Kota Padang. Sebab selain ukurannya cukup kecil, juga tidak sesuai karateristik orang Minang yang lebih suka rumah agak lapang,”  ungkap Ketua BPD REI Sumbar Alkudri kepada Padang Ekspres belum lama ini.

Walau diakuinya dasar Apersi memperjuangkan nasib masyarakat berpenghasilan rendah, seperti karyawan kontrak dengan gaji Rp 1.750.000 per bulan agar bisa memiliki rumah pribadi, namun kebijakan itu sulit diterapkan oleh REI Sumbar, yang notabene-nya sudah punya program kerja dan komitmen dengan pemprov untuk membangun rumah tipe 36 m2, sesuai yang diamanatkan UU No 1 tahun 2011 soal Perumahan dan Permukiman.

Keberatan Wajib Lapor Identitas Pembeli Rp500 juta

Mulai Maret 2012, pengembang properti wajib melaporkan setiap transaksi pembelian properti di atas Rp 500 juta per unit kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengembang properti menilai aturan ini berpotensi menghadang bisnis properti.

Aturan wajib lapor ini tercantum dalam UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu poin aturan itu mewajibkan pengembang properti menjelaskan profil konsumennya yang membeli properti seharga di atas Rp 500 juta per unit. Laporan profil itu meliputi identitas si pembeli, sumber dana, identitas, dan tujuan transaksi. Jika pembeli menolak memberi penjelasan dalam 14 hari, pengembang wajib menolak dan membatalkan transaksi.

Aswan, Anggota Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur, melihat aturan ini akan menghambat bisnis properti. "Repot sekali kalau mau berjualan," katanya, Kamis (1/12).

Alkudri Pengusaha Muda Minang Membangun Kampung

Tiga hari berlangsungnya Silaturahmi Saudagar Minang (SSM) membawa berkah bagi pengusaha muda Minangkabau, yakninya untuk spirit moral saudagar muda. Hal ini dirasakan langsung Direktur Utama PT. Nagari Komiko Megah Ir. Alkudri. Pria 32 tahun ini merasakan dampak sosial yang banyak keuntungan besar. Sebelumnya pengalaman ini dirasakan Al kudri yang telah melalang buana mencari relasi untuk berkiprah menjadi seorang pengusaha di Ibukota Jakarta.

“Dulu saya mencari relasi pengusaha-pengusaha yang berpengalaman untuk mencapai keberhasilan di rantau orang, membutuhkan waktu yang lama. Satu bulan hanya satu orang,” kenangnya.

Tiga hari lalu hampir seluruh saudagar berkumpul di Padang. Saudagar itu datang dari berbagai segmen usaha dan umur. Momen ini dimanfaatkan pengusaha muda yang ada di Sumbar. Mereka membaur dengan seluruh kalangan, baik yang berlatar belakang birokrat, militer ataupun yang memiliki pengawalan ekstra ketat. Mereka yakin dengan SSM dapat mencari tambahan ilmunya. Silaturahmi ini membawa rezeki bagi pengusaha muda, meskipun bukan dalam bentuk materi, paling tidak spirit-spirit moral dan kinerja pengusaha itu sendiri.

Selain dulunya anak muda Minang merantau ke Tanah Jawa harus membawa modal besar. Ternyata itu tidak menjamin, modal ilmu pengetahuan, istiqomah dan keiklasan dapat merubah nasib seseorang. Begitu yang dirasakan pengusaha putra asli Pauh Limo ini.

REI Target Pasang Listrik 10 Ribu Rumah

AUDIENSI: Ketua DPD REI Sumbar Alkudri bersama pengurus bersilaturahmi dengan GM
PT PLN Wilayah Sumbar siap memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Sumbar, termasuk pengembang yang tergabung dalam persatuan perusahaan Real Estate Indonesia (REI) dalam pemasangan listrik untuk perumahan.

Berbagai kemudahan dalam pelayanan tersebut, sangat diperlukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi atau jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan listrik di daerah ini. Elektrifikasi di Sumbar yang pada 2010 baru mencapai 70 persen, pada 2011 sudah menembus 79 persen.

”Setiap kabupaten/kota tak boleh rasio elektrifikasinya di bawah 60 persen. Saat ini, sudah berada di atas 60 persen, kecuali di Mentawai. Ini tiap tahun terus kita tingkatkan,” ungkap General Manager PT PLN Sumbar Judi Winardi, usai pertemuan dengan pengurus DPD REI Sumbar, Rabu (25/1).

Alkudri: Padang Koridor Ekonomi Sumatera

Bangun Kota Baru dan Industri Hasil Bumi

(*)
Ribut-ribut soal tidak masuknya Sumbar dalam koridor ekonomi Sumatera, akhirnya terjawab. Dalam Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), ternyata Kota Padang masuk koridor ekonomi bersama 10 daerah lainnya; Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Pangkal Pinang, Tanjungpinang, Lampung, Bengkulu dan Serang.

Di dalam MP3EI, Padang dijadikan pusat ekonomi di Sumbar dan kota tempat pengembangan kawasan pemukiman baru atau kota baru. Pemukiman itu untuk mendukung kegiatan ekonomi utama sektor perkebunan sawit, karet dan batu bara yang terkoneksi di Sumatera, seperti tempat pelayanan dan jasa serta jadi lokasi industri pengolahan hasil bumi.

”Akses menuju tempat pengolahan atau kawasan industri serta pelabuhan juga lebih cepat,” jelas Ketua DPD Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumbar Alkudri di kantornya, kemarin (27/12).

Menurut Alkudri, masuknya Kota Padang dalam koridor ekonomi diketahui saat diundang mengikuti Rakernas REI November lalu yang dibuka Wapres Boediono dan dihadiri Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menpera Djan Faridz.

Alkudri Gagas PKL Bisa Miliki Rumah Murah

Perjuangkan PSU Rumah untuk PadangAlkudri
Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumbar akan memperjuangkan, agar semua daerah pengembangan rumah sejahtera tapak (RST) di Sumbar, mendapatkan anggaran prasarana dan sarana umum (PSU) dari pemerintah.

Hal itu mendesak, karena banyak jalan dan saluran air di kawasan perumahan masyarakat menengah ke bawah yang tidak memadai. Jika itu dibiarkan, maka berakibat pada kumuhnya kawasan perumahan masyarakat ekonomi lemah.

“Jadi, dibutuhkan peran pemerintah membantunya lewat pendanaan PSU sehingga jalan di kawasan perumahan murah di Sumbar diaspal dan dibantu pembangunan saluran airnya agar tidak kumuh,” ujar Ketua DPD REI Sumbar Alkudri, kemarin (28/11).

Agar hal itu bisa terealisasi, maka pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 29-30 November-1 Desember ini di Hotel Borobudur Jakarta, Bos Almara Group itu bersama 30 pengurus dan anggota DPD REI Sumbar akan menyampaikan aspirasi itu ke Ketua Umum DPP REI, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Pasalnya, di dalam aturannya, daerah yang diberikan anggaran PSU harus perumahan murah seluas 6 hektare dengan jumlah 300 unit.

Kandris Mundur, Alkudri Pimpin REI Sumbar

Berita ACARA: Ketua DPD REI Sumbar Periode 2011-2014, Alkudri menandatangani ber
Alkudri, pimpinan PT Almara Group, terpilih jadi Ketua DPD REI Sumbar periode 2011-2014 pada Musyawarah Daerah Real Estate Indonesia (Musda REI) VIII di Pangeran Beach Hotel, kemarin. Alkudri berhasil menyisihkan tiga calon ketua lainnya, yakni Ratna Wilis, Kandris Asrin, dan Meldian, dalam satu putaran.

Sedianya, pemilihan menggunakan sistem pemungutan suara ini, bakal berlangsung dua putaran. Ini mengingat dalam putaran pertama, belum satu pun calon ketua berhasil memperoleh suara di atas 50 persen. Alkudri hanya memperoleh 32 dari 64 suara sah, diikuti Kandris Asrin 23 suara, Meldian 7 suara dan Ratna Wilis 2 suara. Artinya, Alkudri dan Kandris berhak memasuki putaran kedua.  

Alkudri Pimpin REI Sumbar 2011-2014

Alkudri Ketua DPD REI Sumbar 2011-2014





Direktur Utama PT Almara Nusatama, Alkudri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD REI Sumbar masa bakti 2011-2014 dalam Musda VIII DPD REI Sumbar, di salah satu hotel di kota Padang, Jumat malam ini.

Dalam pemungutan suara, Alkudri unggul telak atas tiga kandidat ketua lainnya dengan perolehan 32 suara. Sementara kandidat lainnya, Kandris Asrin menuai 23 suara, Meldian mengantongi 7 suara dan Ratna Wilis memperoleh 2 suara.

Alkudri Menang Aklamasi

Akhirnya, Alkudri, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD REI Sumbar, periode 2011-2014, dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke VIII, di hotel Panggeran Bech, Jumat (10/6).

"Karena organisasi ini, kekeluargaan. Jadi tidak perlu adanya pemilihan putaran ke dua, maka saya menyerahkan jabatan Ketua REI Sumbar, kepada saudara Alkudri," ungkap Kandris, di hadapan peserta Musda REI.

Sebelumnya, direncanakan akan diadakan putaran kedua karena empat calon tersebut, tidak memenuhi 50 persen suara dari jumlah suara sah sebanyak 64 suara,  yang telah ditetapkan dalam Musda REI Sumbar.

Dalam pemilihan putaran pertama itu, Ny. Hj. Ratna Wilis Yurman, mendapat 2 suara, Drs H, Kandris Asrin, meperoleh 23 suara, Alkudri, memperoleh 32 suara, dan Ir H Meldian MM, memperoleh 7 suara.

Sumber: http://www.kliksumbar.com/beritam-1019-alkudri-menang-aklamasi.html

Alkudri Siap Pimpin REI Sumbar

Alkudri menjadi calon ketiga yang akan bertarung dalam Musda VIII DPD REI Sumbar, 9-10 Juni mendatang. Kemarin (28/5), Bendahara Umum DPD REI Sumbar tersebut mendaftar kepada tim verifikasi. Agenda pendaftaran disertai Alkudri dengan acara deklarasi di Hotel Pangeran Beach Padang, di hari yang sama.

Dua calon sebelumnya yang telah mendaftar; Ratna Wilis dan Kandris Asrin. Dijadwalkan, hari pendaftaran terakhir Selasa (31/5), Meldian juga akan mendaftar. “Kemungkinan yang akan mendaftar untuk jadi calon ketua, ada enam orang. Dua orang lagi yakni Darmawan dan Syafrinaldi. Dipastikan Musda REI Sumbar kali ini, akan sengit. Calonnya banyak sekali,” ujar Ketua Tim Verifikasi, S Rizal didampingi anggota verifikasi, Wahyu Iramana Putra.

Berkas Alkudri, dinilai S Rizal, sebagai berkas terlengkap dibanding dua calon sebelumnya yang telah mendaftar. Seperti diketahui, penyerahan berkas persyaratan paling lambat 31 Mei mendatang. Adapun sejumlah syarat untuk calon ketua, yakni tidak tersangkut masalah hukum, usia minimal 21 tahun, menjadi pengurus minimal 1 periode, mendapat dukungan minimal dari tiga perusahaan yang telah terdaftar, tidak bermasalah di DPD REI Sumbar dan menyerahkan sumbangan Rp15 juta untuk pembangunan sekretariat DPD REI Sumbar.

Empat Calon Ketua DPD REI; Ratna, Kandris, Alkudri, Meldian

Sampai Selasa (31/05), Tim Verifikasi Musda DPD REI Sumbar telah menerima pendaftaran empat calon Ketua DPD REI periode 2011-2014. Selasa siang resmi mendaftar Ir. Meldian, MM. Dengan demikian sudah empat orang yang mendaftar menjadi calon ketua. "Keempat calon itu, Ratna Wilis, Kandris Asrin, Alkudri, dan hari ini Meldian," ujar Wahyu Iramana Putra, sekretaris tim verifikasi calon.

Pada saat mendaftar, Meldian mengatakan keinginannya untuk maju sebagai ketua DPD REI Sumbar adalah untuk merubah paradigma bahwa orang muda belum punya kemampuan. "Pradigma yang melemahkan orang muda itu jadul, justru pada diri orang muda-lah terdapat kreatifitas tinggi, berpikiran dinamis dan profesional," ujar Meldian, yang kini berusia 36 tahun.

Kerja Sama Padang-Surabaya

Sejumlah pengusaha di Kota Padang, Sumatra Barat, menyatakan, siap menerima pasokan sepuluh kontainer gula pasir dari pengusaha Surabaya, sebagai salah satu bentuk kongkret kontrak kerja sama antara pengusaha dua kota. Kerja sama itu diwujudkan dengan melakukan perluasan kemitraan melalui Program “Sister City” (Kota Kembar), kata Kepala Dinas Perindagtamben Kota Padang Zabendri di Padang, Selasa 22 November 2011.
“Dalam program Sister City tersebut, atau kerjasama lintas perkotaan antara pemerintah Kota Padang dengan Kota Surabaya dan pelaku usaha kedua kota itu, sudah ditindaklanjuti baru-baru ini dalam temu usaha baru-baru ini di Padang,” Menurut Zabendri, temu usaha itu telah dihadiri 15 pengusaha asal Surabaya, dan 44 pengusaha asal Kota Padang dari berbagai bidang usaha.
Selain pasokan gula, katanya, ke depan juga akan dikembangkan program pengiriman sejumlah bahan baku berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat, untuk mengisi kebutuhan pabrik atau industri di Surabaya.
“Surabaya memiliki banyak pabrik, sehingga Padang sangat tepat memilih kota itu dalam Program Sister City. Padang akan memasok bahan baku dan selanjutnya daerah ini akan menerima bahan jadi hasil olahan industri Surabaya,” ujarnya berbagai produk olahan industri Surabaya akan dijual di daerah ini.

Alkudri Ketua Departemen Real Estate BPP Hipmi 2008 – 2011

BADAN PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
(BPP HIPMI )
MASA BAKTI 2008 – 2011

Ketua Umum : Erwin Aksa
Ketua I (Bidang Organisasi) : Kamrussamad
Ketua II (Bidang Pembinaan Usaha) : Silmy Karim
Ketua III (Bidang Perdagangan) : Harry Warganegara
Ketua IV (Bidang Sumber Daya Alam) : Dave A. Laksono
Ketua V (Bidang Teknologi Informasi) : Febrizal Rahmana
Ketua VI (Bidang Properti) : Wisnu W. Pettalolo
Ketua VII (Bidang Perhubungan) : Yulizar Azhar
Sekretaris Jenderal : Moch. Ridwan Mustofa
Wakil Sekretaris Jenderal : Ahmad Zaky
Wakil Sekretaris Jenderal : Tri Harsono
Wakil Sekretaris Jenderal : Umar Andi Patiwiri
Bendahara Umum : Novita Dewi
Wakil Bendahara Umum : Andi Patiwiri Djabir
Wakil Bendahara Umum : Riana Dewi Rais

Penjualan Rumah Menengah dan Mewah Kembali Bergairah

Pen­jualan rumah mene­ngah dan mewah ( harga Rp150 Juta ke atas) pada 2011 ini kembali meningkat setelah pada 2009-2010 lalu sempat anjlok hingga lebih dari 25 persen.

Demikian dika­takan Alkudri, Ben­dahara Real Estate Indonesia (REI) Sumbar pada Haluan usai mendaftar dan deklarasi penca­lonan dirinya sebagai calon Ketua Umum REI Sumbar periode 20011-2014 di Padang, Sabtu ( 28/5/2011) malam.

Menurut Alkudri, efek gempa September 2009 mem­buat permintaan terhadap rumah menengah dan mewah menjadi sepi karena kondisi perekonomian masyarakat yang juga terimbas gempa. “Tapi kini permintaan sudah mulai banyak lagi. Terutama untuk rumah mene­ngah. Dan kita optimis, tahun 2011 ini penjualan rumah menengah dan mewah bisa kembali menjanjikan,” ujar Direktur Utama PT Almara tersebut.

Dikatakan Alkudri yang juga pengurus Hipmi pusat ter­sebut,  pangsa pa­sar rumah mene­ngah ke atas keba­nyak­an adalah para pe­ngusaha dan pe­da­gang. “Karenanya gem­pa besar tahun 2009 lalu telah mem­buat  peda­gang/pengusaha ba­nyak yang meng­alami kemacetan dalam usahanya sehingga pasarnya juga berkurang,” jelasnya.

Hipmi Bangun 10 Ribu Rumah

Erwin Aksa, Suharso Monoarfa, dan Alkudri.Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan membangun 10 ribu rumah dalam tiga tahun ke depan. Untuk tahun 2010 ini, pembangunan difokuskan di Indonesia bagian Timur seperti Sulawesi, Kalimantan dan Gorontalo.

Ketua Departemen Real Estate Badan Pengurus Pusat Hipmi Alkudri menyebutkan, pembangunan rumah itu memanfaatkan APBN melalui dana alokasi khusus (DAK) Kemenpera. Perumahan yang dibangun dalam bentuk rumah sederhana sehat (RSh) dan rumah susun sewa.

"Pembangunannya, akan dilakukan pengembang yang tergabung di Hipmi melalui perusahaan konsorsium PT Bangun Muda Indonesia (PT BMI). Lokasinya, diutamakan memanfaatkan lahan-lahan tidur anggota Hipmi di 33 Provinsi di Indonesia," kata Alkudri yang dipilih sebagai Dirut PT BMI.

Dukungan pembangunan program perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah itu, kata Alkudri, telah disepakati dalam penandantanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dengan Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa, pada Rakernas HIPMI ke XIV di Hotel Planet Holiday, Batam, awal Maret lalu.

Daerah Perkotaan Terapkan Konstruksi Tahan Gempa

Pekerja bangunan secara perorangan di Sumbar belum menerapkan prinsip konstruksi tahan gempa. Akibatnya, pekerjaan bangunan khususnya di wilayah pedesaan masih rentan terhadap ancaman gempa. Pakar Teknik Konstruksi Unand Dr Febrin Anas Ismail menyebutkan, kalau di daerah perkotaan, penerapan konstruksi tahan gempa sudah teraplikasi dengan baik. Khususnya pada pembangunan perumahan oleh developer.

Sebelumnya, Febrin lewat FT-Unand bekerja sama dengan Temasek Foundation dan Nanyang Technological University (NTU) telah merencanakan pembangunan gedung tahan gempa dengan cara perkuatan tembok bangunan di beberapa lokasi yang dilanda gempa Maret 2007 silam. ”Transfer pengetahuan tersebut diberikan pada para tukang agar dapat membangun gedung tahan gempa lainnya,” kata mantan Dekan FT Unand ini.

Ia memisalkan, percontohan bangunan tahan gempa dilakukan melalui metode pemasangan kanvas pada dinding. Agar kapasitas dapat meningkat menahan goncangan gempa, telah dilakukan pengujian di laboratorium. Berdasarkan catatan sejarah, dari beberapa kali gempa yang terjadi di Sumbar satu abad terakhir, jumlah bangunan yang hancur dan rusak akibat gempa terus mengalami penurunan.

Penjualan Rumah Menengah ke Atas Anjlok

Penjualan rumah dengan segmen menengah ke atas ( harga di atas Rp150 Juta) pada tahun 2010 ini di Sumatera Barat, anjlok hingga lebih dari 50 persen.

Demikian dikatakan Alkudri, Bendahara Real Estate Indonesia (REI) Sumbar pada Haluan di Padang, Minggu ( 2/11). “Hal itu dikarenakan kondisi ekonomi Sumbar yang masih belum sepenuhnya pulih pasca­gempa silam sehingga pasarnya juga berkurang,” ujar Alkudri.

Menurut Direktur Utama PT Almara tersebut, pangsa pasar rumah menengah ke atas keba­nyakan adalah para pengusaha dan pedagang. “Namun gempa besar tahun 2009 lalu telah membuat  peda­gang/pengusaha banyak yang mengalami kemacetan dalam usahanya.

Ditambah lagi dengan isu gempa yang membuat banyak diantara mereka yang eksodus (hengkang) ke luar Sumbar.

REI Sumbar Perjuangkan Kota Baru Mandiri

Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pe­ru­sahaan Real Es­tate Indonesia (DPD REI) Sumbar akan mem­bawa sejumlah agenda penting ke arena Rakernas REI yang berlangsung pada 28 November hingga 1 Desember 2011 di Jakarta. Salah satu agenda penting tersebut adalah mem­­perjuangkan hadirnya kota baru mandiri di Sumatera Barat.

Dengan anggota rombongan sebanyak 30 orang, DPD REI Sumbar optimis agenda yang diperjuangkan tersebut akan sukses. Apalagi, apa yang diupayakan tersebut adalah demi kepentingan masyarakat dan juga pengusaha real estate yang ada di Ranahminang.

“Memang pembangunan kota baru mandiri menjadi sebuah agenda utama yang kami bawa ke arena Rakernas selain per­juangan akan keberpihakan kebijakan pemerintah pada REI serta masukan terkait PSU dan sebagainya,” kata ketua DPD REI Sumbar, Alkudri pada Haluan, Senin (28/11).

Kota baru mandiri tersebut kata Alkudri sudah sangat mendesak kehadirannya di Sumatera Barat. Sebab pembangunan daerah melalui anggaran pemerintah sulit dilak­sanakan secara maksimal karena terbatasnya anggaran yang disediakan.

Alkudri: Harga Rumah di Sumbar Relatif Mahal

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumbar, Alkudri mengungkapkan penyediaan rumah murah bagi masyarakat kurang mampu sulit dilaksanakan. Alasannya, harga tanah di Sumbar relatif mahal.

”Jika di luar Sumbar, pengembang di bidang properti bisa menyediakan rumah dengan harga terjangkau, seperti Rp25 juta per unit. Di Sumbar harga jual minimal Rp75 juta dengan jenis dan tipe yang sama. Ini dapat dimaklumi, harga tanahnya saja di Sumbar rata-rata lebih dari Rp100 ribu per meter. Jika harga tanah sudah setinggi itu, mana mungkin kita (angota REI) mampu menyediakan rumah yang terjangkau itu,” ujarnya.

Kendati demikian, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Keagenan, Kamar Dagang Industri (Kadin) Sumbar ini, bertekad mencari jalan keluarnya bersama BPN, PLN, dan PDAM untuk pengadaan rumah. Selain harga tanah, peraturan setiap daerah berbeda-beda, sehingga menyulitkan pengembang melakukan pembangunan perumahan.

Urusan Pajak di Pemko Lamban Developer Berang

Akibat kelalaian pemerintahan  Kota Padang dalam verifikasi pajak,  kalangan pengembang (developer) mengeluh. Pasalnya akibat kelalaian  ini developer dirugikan, kenapa tidak hanya tersandung verifikasi ini  pembangunan developer jadi terhambat.

Padahal  waktu bagi kalangan pengusaha sangat berarti. Sebab hampir semua pengusaha yang tergabung dalam organisasi developer punya tanggungan membayar bunga bank.

Hal itu terungkap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) PBB P2 antara Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Padang bersama Real Estate Indonesia (REI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan tersandungn dan Aset (DPKA) serta Bagian Hukum Pemko Padang, tadi Selasa (3/5).

“Tidak semua developer membangun  menggunakan uang pribadi, sebagian besar developer membangun menggunakan pinjaman BANK. Kalau waktu verifikasi tidak jelas, tanggunggan kami untuk membayar bunga bank jelas semakin berat, sementara kami tidak juga bisa melakukan kegiatan,” sesal Ketua Dewan Kehormatan REI Sumbar.

Tindaklanjuti Sister City Padang - Surabaya

Menindaklanjuti program Sister City atau kerjasama lintas perkotaan antara pemerintah Kota Padang dengan Kota Surabaya, pelaku usaha kedua kota tersebut mengadakan acara Temu Usaha di sebuah hotel di kawasan Lolong, kemarin.

Kegiatan ini seiring dengan tekad Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M.Si yang ingin memperluas kemitraan usaha ke wilayah Pulau Jawa dan tanah air.

Dari Kota Padang, Temu usaha ini diikuti oleh Kepala Dinas Perindagtamben Kota Padang Zabendri, SH, Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar, SE, Ketua REI Sumbar, Ir. Alkudri, Ketua Kadin Padang Rahim Murdanis, dan beberapa orang pengusaha di bidang perkebunan, kelautan, dan properti.

Sedangkan dari Kota Surabaya dihadiri Kepala Dinas Perindag Kota Surabaya Endang Caturrahmawati, didampingi 10 orang pengusaha dibidang perdagangan umum, mebel, tours dan travel, eksportir kopi, hasil pertanian, hasil laut, real estate, keramik hias dan batik.

Investor Lokal Dipersulit, Investor Luar Disambut Ibarat Pahlawan

Nasib yang dialami investor lokal Alkudri, yang dipersulit dengan aturan birokrasi pihak kecamatan terkait pembebasan tanah, terhadap proyek pembangunan perumahan di kecamatan Pauh, ditanggapi serius oleh Pengurus Real Estate Indonesia (REI) Sumbar.

Wakil Ketua REI Sumbar, Darmawan kepada Posmetro (Group Padang-Today), beberapa waktu lalu mengatakan yang terjadi terhadap Al Qudri saat ini adalah suatu bentuk dimana tidak padunya antara pimpinan Pemerintahan Kota (Pemko) Padang dengan jajaran birokrasi di bawahnya.

"Banyak keputusan-keputusan yang telah ditetapkan pimpinan Pemko Padang tidak didukung oleh pemerintahan di bawahnya. Yang terjadi saat ini peluang kemudahan yang telah ditetapkan dari atas justru dirongrong oleh birokrasi tingkat bawah, khususnya kecamatan," ungkap Darmawan.

Selain itu, Darmawan menyebutkan adanya rasa ketidak-adilan yang dilakukan oleh Pemko Padang antara investor luar dengan investor lokal saat ini. "Jika investor luar disambut ibarat pahlawan, Pemko Padang memanjakan mereka dengan memberikan pelayanan terbaik terkait kemudahan. Lain halnya perlakuan yang diterima investor lokal. Kita selalu dipersulit mengenai perizinan. Padahal kita justru memberikan investasi yang real dibandingkan investor yang berasal dari luar, yang kebanyakan mereka berperan sebagai perantara atau calo," kata Darmawan.

DPD REI Sumbar Bantu Fakir Miskin dan Anak Yatim

Untuk menyalurkan kebahagiaan kepada fakir miskin dan anak yatim, DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumbar, Gubernur Sumbar, dan Walikota Padang mengadakan acara berbuka bersama dengan puluhan anak yatim dari Panti Asuhan binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh baru-baru ini di Auditorium Gubernuran.

Ketua DPD REI Sumbar Alkudri dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini selalu rutin dilaksanakan oleh REI Sumbar ketika bulan ramadhan.Namun kegiatan ini terasa spesial sekali karena dihadiri oleh Gubernur Sumbar dan Walikota Padang.

"Ini merupakan bukti bahwa pemerintah Sumbar sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh REI.Hendaknya kedepan juga terus begitu.Karena tanpa dukungan dari pemerintah REI tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya,"ucap Alkudri.

Alkudri mengharapkan REI dan pemerintah baik itu Gubernur,Bupati dan Walikota untuk mensupport terus kegiatan REI dan saling berkolaborasi dengan baik.

Ubah Mindset Tingkatkan Pertumbuhan Properti


Sepanjang tahun 2011 bisnis properti di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini bisa menjadi patokan di tahun 2012 perkembangan bisnis tersebut akan lebih meningkat.
Menurut Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Barat, Alkudri investasi bisnis properti tahun 2012 diperkirakan meningkat antara 10% hingga 15%.” Ini me-ngacu pada perekonomian daerah yang meningkat tajam dan berdampak pada tingkat perputaran uang di masyarakat semakin tinggi,” ujarnya, di Padang, belum lama ini.

Alkudri juga menyebutkan, indikator lain yang mampu mendongkrak tumbuhnya bisnis properti adalah banyaknya bantuan hibah yang beredar di masyarkat, serta pola pikir masyarakat yang berubah. “Ketiga faktor tersebut menjadi acuan bahwa tahun 2012 peningkatan sektor properti memasuki laju yang semakin tinggi,” katanya.

Selain itu, pengembangan wilayah Sumatera Barat (Padang, Bukittinggi, Agam, Dharmasaraya) juga menjadi isu strategis penyebab peningkatan harga properti tersebut.

Pengembang Keluhkan Birokrasi

Untuk itu, pengembang mendesak Pemko transparan dalam pengurusan verifikasi BPHTB dan meminta Pemko tidak membebani pengembang dengan tarif  pajak yang tinggi.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing, red) antara Pansus II DPRD Padang dengan  REI Sumbar, kemarin (3/5). Rapat dipimpin anggota DPRD Hendri Septa, dihadiri Dewan Penasihat REI Sumbar, Syamsu Rizal, Bendahara DPD REI Sumbar, Alkudri dan Sekretaris DPD REI Sumbar Meldian dan DPKA (Dinas  Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah) diwakili Budi Payan.

“Kami termasuk kelompok yang sangat menderita dengan terbitnya Perda BPHTB yang telah disahkan Pemko dan DPRD. Para pengembang tidak hanya dibebankan pajak BPHTB 5 persen, tapi juga pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.  Kami membangun perumahan itu tidak sama dengan membuat kue,” ujar Dewan Penasihat REI Sumbar Syamsul Bahri pada Padang Ekspres usai rapat.