Inspirasi Kepemimpinan

"Inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut."  

(Steve Jobs, pendiri dan CEO Apple)

"Seperti kita melihat ke depan ke abad berikutnya, 

pemimpin adalah orang-orang yang memberdayakan orang lain." 

(Bill Gates, pendiri Microsoft)

"Jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi, bertindak, dan menjadi lebih dari sebelumnya, Anda seorang pemimpin." 

(John Quincy Adams, Presiden Keenam AS)

"Kepemimpinan dengan otot pada satu masa sangat berarti, 

tetapi kini yang berarti adalah merangkul orang." 

(Mohands K. Gandhi,pemimpin politik dan spiritual India)

"Seorang pemimpin adalah orang yang melihat lebih dari orang lain melihat, yang melihat
lebih jauh dari orang lain melihat, dan yang melihat sebelum orang lain melihatnya." 

(Leroy Eimes, penulis dan pakar kepemimpinan) 

"Sebelum Anda menjadi pemimpin, sukses adalah tentang membuat diri sendiri tumbuh dan berkembang. Ketika Anda menjadi pemimpin, 

sukses adalah tentang membuat orang lain tumbuh dan berkembang." 

(Jack Welch, mantan Chairman & CEO General Electric)

“Tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan realitas. Yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih. Di antara keduanya, pemimpin adalah seorang pelayan.” 

(Max DePree, mantan CEO Herman Miller, Inc)

SBY dan Ribuan Pengusaha ke Padang

Awal Maret 2013, Hadiri HUT ke-41 REI di Padang

Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-41 Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) di Kota Padang awal Maret 2013 bakal meriah, dan mendatangkan dampak besar bagi Sumbar. Acara tersebut akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan dihadiri sekitar 1.500 pengusaha nasional serta pengurus DPD REI dari seluruh Indonesia.

Kesediaan untuk hadir di Padang, diungkapkan SBY dalam pidatonya, pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 2012 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat 5 Desember lalu. Sebelum itu, Ketua DPD REI Sumbar Alkudri menyampaikan usulan agar Sumbar jadi tuan rumah HUT ke-41 REI Tahun 2013.

”Saya siap untuk hadir ke Padang, dan senang datang ke sana,” respons SBY dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan para peserta Rakernas bertema ’Rumah Untuk Semua’ itu.

Transaksi Pameran Perumahan Capai Rp23,8 Miliar

Pameran properti BNI-REI Expo 2012 yang digelar 20-28 Oktober di Plaza Andalas Padang telah resmi ditutup, Senin (29/10) malam lalu. Sebanyak 140 unit rumah berhasil terjual selama pameran yang diikuti 20 developer yang tergabung di Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumbar, itu. Mulai dari rumah tipe sederhana, menengah hingga mewah dengan harga jual Rp80 juta hingga di atas Rp500 juta. Total nilai transaksi selama pameran mencapai Rp23,8 miliar.

Ketua DPD REI Sumbar Alkudri mengaku nilai transaksi tersebut jauh dari target yang dipatok pihaknya, karena berbagai faktor. "Target memang tidak tercapai, karena pameran tersebut efektifnya hanya empat hari. Karena dalam rentang sepekan pameran itu banyak warga pulang kampung dan libur merayakan Hari Raya Idul Adha," kata Alkudri didampingi Bendahara DPD REI Sumbar M Yusuf, Sekretaris BNI-REI Expo 2012 Martin Afrianto dan Ketua SC Satria, kemarin.

Bos Almara Group ini menambahkan, pada masa pameran banyak konsumen baru sekadar melihat model rumah dan membawa pulang brosur serta survei ke lokasi perumahan. Jika rumah dan lokasi yang disurvei dianggap cocok, baru mereka melakukan transaksi pembayaran DP dan akad kredit dengan perbankan bersama masing-masing developer.

Bantu Warga tak Berpenghasilan Tetap

Pameran Perumahan di PA Resmi Dibuka Gubernur

Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumatera Barat resmi menggelar pameran perumahan BNI-REI EXPO 2012 di Mall Plaza Andalas, kemarin (21/10).

Pameran bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) itu, dibuka Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Ratusan masyarakat hadir menyaksikan pembukaan pameran yang juga dihadiri Asisten II Pemko Padang, Didi Aryadi dan sesepuh REI Joni Halim itu. "Pameran properti sampai 28 Oktober nanti ini, untuk memudahkan masyarakat di Sumatera Barat untuk memiliki rumah," ungkap Ketua DPD REI Sumbar Alkudri.

REI bekerja sama BNI, kata Alkudri, karena BNI memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli rumah seperti bunga murah dan pengurusan KPR dengan cepat.

Pameran Perumahan Terbesar di Plasa Andalas

REI Sumbar Target Terjual 1.000 Rumah

Bank Negara Indonesia bekerja sama dengan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) menggelar pameran properti terbesar bertajuk BNI-REI Expo 2012. Pameran perumahan ini, diadakan serentak di 20 kota di Indonesia pada 20-28 Oktober, dibuka di tingkat nasional oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa di JCC Jakarta, Sabtu (20/10).

Di Kota Padang, pameran perumahan tipe sederhana hingga mewah ini, digelar di Plasa Andalas (PA) mulai hari ini (20/10), tapi untuk pembukaannya, akan dilakukan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Minggu (21/10) siang. Dalam pameran ini, panitia akan membuat berbagai kegiatan seperti doorprize bagi pengunjung yang hadir. Keuntungan lain, masyarakat bisa bertransaksi atau membeli dan mengurus KPR langsung di lokasi pameran ini serta pemberian suku bunga khusus.

Menkeu Hapus Pajak Rumah 36

Alkudri: Untuk Harga Jual Maksimal Rp88 Juta

Perjuangan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat membeli rumah sederhana, akhirnya terwujud. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengabulkan usulan REI dan Kemenpera, dengan menerbitkan peraturan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam pembelian rumah sangat sederhana dan sederhana dengan harga jual maksimal Rp88 juta. Sebelumnya, yang dibebaskan PPN adalah rumah seharga maksimal Rp70 juta.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.011/2012, untuk wilayah Sumatera, rumah sederhana tipe 36 dengan harga maksimal Rp88 juta dibebaskan dari PPN. Untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Bali, Batam dan Bintan harga maksimal rumah bebas PPN adalah Rp95 juta. Khusus wilayah Papua dan Papua Barat, bebas PPN untuk harga rumah maksimal Rp145 juta. Agus meminta masyarakat memanfaatkan fasilitas ini secepatnya sebelum harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) naik.

Kisah Sukses Alkudri

Berevolusi dari Pengumpul Batu Jadi Pengusaha Properti Nasional

Ia sadar, hidup adalah perjuangan. Ia pun percaya, tidak ada hasil instan yang bisa diraih tanpa ada kerja keras. Dan, Ia ingin apa yang ia perbuat, bermanfaat bagi orang lain dan kampung halamannya, Kota Padang. Begitulah karakter Alkudri yang kini dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Sumatera Barat.
Karakter itu tertanam sejak Alkudri kecil. Terlahir dari keluarga sederhana, Alkudri tidak berdiam diri meraih masa depan, dan berupaya bagaimana berbuat terbaik demi membahagiakan kedua orangtua, serta bermanfaat bagi orang banyak. Berbekal tekad pantang menyerah, kerja keras dan profesionalitas, kini putra kelahiran Pauh, Kota Padang ini berhasil menjadi pengusaha properti nasional yang sukses di usia relatif muda, 37 tahun. Banyak tantangan dihadapi hingga bangkit dari kehidupan serba kekurangan.

Anak Berprestasi
Sejak kelas lima SD N 3 Pauh hingga duduk di bangku SMP N 14 Pauh, Alkudri sudah membantu orangtuanya bekerja sebagai tukang bangunan, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Setiap pulang sekolah, Ia turun ke sungai di dekat rumahnya, kampung Binuang Pauh, mengumpulkan batu dan pasir. Material bangunan itu kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk belanja sekolah dan beli buku. ”Jika ada lebih (uang hasil dari jual batu dan pasir itu), diberi ke Ibu,” kata Alkudri.
Aktivitas itu, tidak membuat nilai sekolahnya anjlok. Buktinya, ia selalu mendapat juara di kelasnya. Setelah lulus SMP, Alkudri melanjutkan pendidikan ke STM Negeri 1 Padang jurusan Gambar. Di sekolah, tiap tahun selalu meraih juara umum dan mendapat beasiswa Supersemar.

Alkudri Bantu 1.000 Paket Sembako

Untuk Korban Banjir Bandang Padang

Sudah hampir dua pekan berlalu, warga korban banjir bandang masih membutuhkan bantuan. Seperti di kawasan Banuaran Nan XX, Lubukbegalung terdapat sekitar 40 kepala keluarga atau 325 jiwa yang terkena korban banjir, hingga kini masih membutuhkan bantuan.

Menyikapi kondisi itu, Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Sumbar Alkudri menyerahkan bantuan paket sembako bagi para korban banjir bandang.

Bantuan diserahkan Selasa (7/8) di Kelurahan Banuaran Nan XX Lubukbegalung dan Lapai dan Gurunlaweh di Kecamatan Nanggalo. Sebelumnya, bantuan pertama diserahkan Alkudri di Pauh, Padang Besi, Banuaran, Nanggalo, Tarantang dan Baringin. Total bantuan yang diberikan 1.000 paket sembako. Aksi peduli ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-343 Kota Padang.

“Sebagai putra daerah Kota Padang, bantuan ini bagi saya wajib untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Apalagi, banyak dari mereka yang masih membutuhkan bantuan,” ujar Alkudri kepada wartawan, kemarin.

Alkudri yang juga Fungsionaris Pusat Partai Golkar itu menyebutkan, bantuan bisa berasal dari siapa saja, tidak hanya tugas pemerintah. “Kita masyarakat harus berperan aktif,” tambahnya.

Negeri Indah yang Tergerus, ke Mana Kita?

Alkudri Hadiri Malam Berseni-seni dalam Lagu dan Puisi di Mifan

Dulu negeri ini damai, makmur dan bersinar! Dulu negeri ini murah senyum. Penuh canda, penuh tawa seiring rasa bersaudara yang serumpun dan sekata. Masihkah pusaka kita bersaudara, serumpun berbekas di sanubari?

CACI, maki, hujatan, pekikan berkumandang tanpa jeda. Bedil meletus, bom membakar memang­gang sesama. Apakah gebalau ini jadi warisan kekal kita? Atau biarlah sama-sama tak peduli dan jadi utang pada negeri ini, atau kita tanya hati nurani?

Itulah penggalan puisi Halius Hosen yang dibacakan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar dalam acara “Berseni-seni dalam Lagu dan Puisi” yang diselenggarakan Forum Wartawan Padang Mudiak bekerja sama Forum Komunikasi Artis dan Seniman Minangkabau (Forkasmi) beserta Bengkel Seni Pelangi Ranah Minang, Sanggar Seni Gastarana.

Acara berlangsung di auditorium Mi­fan Padangpanjang, Minggu (9/9) ma­lam. Dihadiri sejumlah seniman, tokoh ma­syarakat Sumbar, dan Wali Kota Pa­dangpanjang Suir Syam, Wali Kota Bu­kittinggi Ismet Amzis beserta Sekretaris Kota  Bukittinggi Yuen Karnova, Ketua REI Sumbar Alkudri dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sumbar, Yusman Kasim.

Menkeu Hapus Pajak Rumah Tipe 36

Perjuangan Per­satuan Perusahaan Real­estat Indonesia (REI) dan Ke­men­terian Peru­mahan Rakyat (Kemenpera) dalam mengu­rangi beban masyarakat ber­peng­hasilan rendah (MBR) saat membeli rumah sederhana, akhirnya terwujud. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengabulkan usulan REI dan Kemenpera, dengan mener­bitkan peraturan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam pembelian rumah sangat sederhana dan sederhana de­ngan harga jual maksimal Rp88 juta. Sebelumnya, yang dibebaskan PPN adalah rumah seharga maksimal Rp70 juta.

Dalam Peraturan Menteri Ke­uangan Nomor 125/PMK.011/2012, untuk wilayah Sumatera, rumah sederhana tipe 36 dengan harga maksimal Rp88 juta dibebaskan dari PPN. Untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabo­detabek), Kali­man­tan, Maluku, Nusa Teng­gara Timur dan Nusa Teng­gara Barat, Bali, Batam dan Bintan harga maksimal rumah bebas PPN adalah Rp95 juta. Khusus wilayah Papua dan Papua Ba­rat, bebas PPN untuk harga rumah maksimal Rp145 juta. Agus meminta masyarakat memanfaatkan fasilitas ini secepatnya sebelum harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) naik.

Padang Raih Adiupaya Puritama

Kota Pa­dang berpeluang me­raih Adi­upaya Puritama, penghar­ga­an tertinggi bi­dang peru­mahan dari pe­merintah da­lam hal ini Kementerian Pe­ru­mahan Rak­yat (Kemen­pe­ra).  Saat ini, Kota Padang masuk peringkat tiga terbaik ka­te­gori kota metropolitan/ kota besar seluruh Indonesia, bersama Kota Ban­dung dan Makassar. Un­tuk meraih penghargaan terbaik satu nasional, dila­kukan selek­si tahap akhir.

Pagi ini (9/8) Wali Ko­ta Pa­dang Fauzi Bahar akan presen­tasi di hada­pan pe­ja­bat eselon I dan II Ke­men­pera dan Ke­men­dagri di Jakarta. Di dam­pingi Ketua DPD Per­satu­an Pe­ru­sahaan Real Es­tat Indonesia (REI) Sumbar Alkud­ri, Fauzi Ba­har akan pre­sen­tasi berte­makan siner­gi­sitas pe­mang­ku kepen­ting­an da­lam penye­diaan ru­mah la­yak huni di Kota Padang.

Alkudri Masuk Daftar Cawako Ikatan Keluarga Pa­dang

IKP Siapkan 21 Nama Cawako Padang 2013-2018

Meski pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang ber­lang­sung pada 2013, tapi suhu politik mulai memanas. Pe­rang pencitraan pun telah di­mu­­lai dengan bermun­culan­nya para bakal calon ke ranah publik. Di samping nama Wakil Wali Kota Mahyeldi Ansharul­lah, Ketua Ayo Jadi Pengusaha BPD Hipmi Andre Rosiade, Kepala Dinas Perhubungan Firdaus Ilyas dan Ketua DPD Golkar Padang Wahyu Irama­na Putra, yang lebih dulu mun­cul sebagai bakal cawako, kini muncul lagi 21 nama yang disiapkan untuk merebut BA 1 (selengkapnya lihat grafis).
Dua puluh satu nama itu diumumkan pengurus Ikatan Keluarga Pa­dang (IKP) dalam jumpa pers di Rumah Makan Lamun Om­bak, kemarin (7/6).

Ketua Harian IKP, Jafrinur menilai 21 nama itu layak dijaring menjadi calon wali kota Padang periode 2013-2018. Mereka terdiri dari peja­bat pemerintahan, praktisi per­guruan tinggi, pengusaha, penegak hukum, dan politisi serta pimpinan organisasi kepemudaan. Salah satunya, Alkudri, Ketua DPD REI Sumbar yang juga Bendahara IKP.
Jafrinur yang namanya juga masuk dalam daftar bakal calon menegaskan, tantangan membangun Kota Padang ke depan semakin berat. Karena itu, dibutuhkan pemimpin yang memahami kondisi Pa­dang secara menyeluruh.“Terutama dari orang-orang yang mempunyai rekam jejak yang selama ini tidak lagi diragukan publik,” kata Jafri­nur yang juga Dekan Fakultas Peternakan Universitas An­da­las Padang itu, didampingi sejumlah pengurus dan Pem­bina IKP seperti Syofyan, Arsil Alam, Visda Rasyid, Marzuki Onmar, Yulihasman Djamas, dan Herizal.

Alkudri Apresiasi SMPN 14 Padang

Keluarga besar SMPN 14 Padang adakan gebrakan dalam rangka mempromosikan diri sebagai sekolah berbasis budaya.Kegiatan ini mendapat apresiasi dan dukungan dari banyak pihak, terutama dari wakil wali kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Alkudri sebagai Ketua REI (Real Estate Indonesia) Sumbar, sekaligus sebagai alumni SMPN 14 Padang dan masyrakat Pauh V khususnya.
Wawako mengatakan, langkah yang dilakukan SMPN 14 Padang sangat tepat, karena sekolah ini berada di lingkungan masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tinggi yaitu kecamatan Pauh.
"Sejalan dengan pendidikan berkarakter SMPN 14 Padang mengaplikasikan nilai-nilai budaya yang telah ada di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan landasan "adat basandi syara, syara basandi kitabbullah" dengan melaksanakan berbagai kegiatan eks school seperti randai, silat, tari-tari tradisional dan petatah petitih adat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendukung kegiatan ini" ujar Wawako kepada www.sumbaronline.com Senin (4/6).

REI Perjuangkan Warga tak Berpenghasilan Tetap

Upaya DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumbar mem­per­juangkan kepemilikan rumah untuk masyarakat kurang mampu kembali mendapat respon oleh pusat. Bahkan, Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) telah meluncurkan rumah murah tipe 36 dengan harga jual Rp25 juta.
Ketua DPD REI Sumbar, Alkudri menga­takan, pihaknya akan memperjuangkan kepe­milikan rumah murah itu juga bisa diperoleh masyarakat ‘non slip gaji’ atau pekerja tidak tetap. “Alham­dulillah, perjuangan REI kemu­dahan KPR bagi PNS sudah disetujui dan sudah jalan. Pendanaan trafo listrik di komplek perumahan baru juga sudah jalan oleh PLN. Penurunan suku bunga juga berhasil dimana tahun ini bunga KPR 7,25 persen,” kata Alkudri kepada Haluan, Senin (5/3), menyikapi sosialisasi program rumah murah Kempera di The Hill Hotel Bukittinggi pekan lalu.

REI Sepakat Bangun Rumah Murah

Pada peringatan HUT ke-40 Real Estat Indonesia (REI) di Manado, pengurus REI se-Indonesia sepakat lebih mem fokuskan dan mengairahkan pembangunan perumahan menengah ke bawah.
Direncanakan, HUT REI ke-42 pada 2014 bakal digelar di Padang dan dihadiri 1.000 pengusaha nasional dan daerah.
Ketua DPD REI Sumbar, Alkudri kepada Singgalang di Padang, Senin (2/4) mengatakan, pada HUT REI ke-40 yang berlangsung di Manado tersebut dihadiri sekitar 740 pengusaha se-Indonesia.
Disebutkannya, salah satu poin yang dibahas saat HUT REI di Manado itu, menggairahkan kembali perumahan untuk kelas menengah ke bawah.
Ini sejalan dengan program pemerintah menekan baglock atau angka belum memiliki rumah yang mencapai 13,6 juta secara nasional. Hal ini sangat diharapkan untuk membantu masyarakat kecil yang belum memiliki rumah sampai saat ini.
Menurutnya, selain membantu menekan angka baglock, perumahan untuk kelas menengah bawah juga memiliki potensi pasar yang cukup terbuka.

REI Dukung Pemprov Sumbar Dirikan LPKD

Bantu Modal UMKM dan Kepemilikan Rumah

Untuk me­ning­katkan akses permodalan per­bankan bagi pelaku usaha mik­ro, kecil dan menengah (UMKM), Pemprov Sumbar akan mendirikan Lembaga Pen­jamin Kredit Daerah (LP­KD). Rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk pen­di­rian lembaga yang akan di­beri nama PT Jamkrida itu, telah diserahkan ke DPRD Sumbar dan saat ini masih dalam pembahasan. Data Biro Perekonomian Pemprov ter­da­pat sebanyak lebih dari 930 ribu UKM di Sumbar.
Dari jumlah tersebut, ada sekitar 446 ribu UKM yang ingin mengajukan kredit, tapi 62 persen atau sekitar 275 ribu tidak bisa mengakses kredit ke bank, karena kendala agunan atau tidak adanya aset yang akan dijadikan agunan, dan bunga kredit tinggi.
Padahal, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggan triliunan rupiah bagi ma­sya­ra­kat yang bergerak di sektor UMKM dan koperasi di Sum­bar, seperti program Pe­ngem­bangan Energi Nabati dan Rehabilitasi Perkebunan (KPE­N-RP), Kredit Ketahanan Pa­ngan dan Energi, Kredit Usaha Penggemukan Sapi (KU­PS). Untuk KUPS saja ni­lainya Rp3,9 triliun. Namun semua kredit tidak bisa diakses semua UMKM dan koperasi, karena terganjal persyaratan penjaminan.

Perumahan Anggota REI Bisa Akses Griya Idaman

Program Griya Ida­man diprakarsai Real Estate Indonesia (REI) diproyeksikan memper­mudah masyarakat mendapatkan ru­mah. Sebab, selain program tersebut difa­silitasi PT BNI Tbk, griya idaman juga punya tenor waktu pinjaman hingga 20 tahun dengan harga rumah Rp 50 juta hingga Rp 150 juta per unit. “Program ini sebagai salah satu solusi masyarakat mendapatkan ru­mah selain program Fasilitas Likui­ditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” kata Wakil Ketua DPP REI, Harry Raharta, saat sosialisasi BNI Griya Idaman di Hotel Mercure, kemarin.
Seperti diketahui FLPP, program pembiayaan perumahan dari Kemente­rian Perumahan Rakyat yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan. “Jadi dengan griya idaman ini membantu masya­rakat dan developer mengembangkan perumahan dengan harga jual rumah dari Rp 55 juta hingga Rp 150 juta per unit,” jelasnya.

REI-BNI Siapkan Cicilan Rumah Ringan di BNI Griya Idaman

Masyarakat Sumbar kini punya banyak pilihan ketika ingin membeli rumah. BNI bekerja sama dengan Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) telah meluncurkan kredit kepemilikan rumah (KPR) Griya Idaman. Dengan mengakses pembiayaan KPR ini, masyarakat berpenghasilan tetap dan tidak tetap diberikan kesempatan memiliki rumah dengan cicilan bulanan ringan tenor hingga 20 tahun.
Vice President Consumer & Retail Lending BNI Indrastomo Nugroho menyebutkan fasilitas KPR Griya Idaman diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan plafon kredit minimal Rp50 juta dan maksimal Rp150 juta.
Indra menambahkan persyaratan untuk menjadi debiturnya pun tidak sulit. Angsuran bulanannya relatif terjangkau, yakni Rp 469.792 hingga Rp1.409.375. Selain itu, nasabah dibebaskan dari biaya asuransi jiwa dan kerugian serta hanya dibebankan biaya administrasinya Rp100 ribu serta provisi 0,75 persen dari plafon kredit yang disetujui.

Alkudri: Libatkan Pemuda Membangun Nagari

Peran pemuda dalam pembangunan nagari strategis. Untuk itu, mereka harus dilibatkan dan diberdayakan. Mendukung kegiatan pemuda itu, maka kantor pemuda Kayuaro Bungus Barat dibenahi menjadi semi permanen. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) A Rahman menyebutkan, pembenahan kantor pemuda itu dilakukan secara gotong-royong, Minggu (22/4). “Gotong-royong melibatkan masyarakat setempat,” kata A Rahman yang juga Ketua Golkar Bungus.

Padang Rawan Gempa, Selektif Beli Rumah

Padang, daerah rawan bencana gempa dan tsunami. Untuk itu, masyarakat diminta selektif memilih perumahan, agar tidak mudah runtuh ketika gempa terjadi. Pengembang juga harus menyiapkan rumah ramah gempa, baik dari sisi struktur dan bahan bangunan hingga lokasi pembangunannya.
Ketua DPD Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Sumbar, Alkudri mengatakan, perumahan yang ramah gempa sudah lama diterapkan di Sumbar oleh perusahaan perumahan yang tergabung di REI. “Sebab kita menyadari daerah ini rawan gempa. Ini harus jadi perhatian, sehingga memberikan keamanan dan kenyaman bagi penghuni rumah,” kata Alkudri, kemarin.

Alkudri Dukung Didikan Subuh

Kelurahan Kotolalang Lubuk Kilangan Juara

Mental dan keimanan anak-anak harus disiapkan secara dini, sehingga bisa terbenteng dari pengaruh globalisasi. Maka dari itu, kegiatan keagamaan seperti lomba didikan subuh, sangat positif mempersiapkan akidah anak menjadi berguna bagi keluarga dan bangsa. Hal itu disampaikan Ketua DPD Persatuan Perusahaan RealEstat Indonesia (REI) Sumbar Alkudri di depan peserta lomba didikan subuh dan masyarakat di Masjid Nurul Hujud Kelurahan Baringin, Lubuk Kilangan, akhir pekan kemarin.

Alkudri: Padang Tuan Rumah HUT REI

Kota Padang menjadi tuan rumah peringatan HUT Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) pada 16 Februari 2014, sedangkan tahun 2013 di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB). Keputusan tersebut diambil saat rapat paripurna REI saat berlangsungnya peringatan HUT ke-40 REI 30-31 Maret di Manado Convention Center (MCC), Sulawesi Utara. “Namun keputusan tersebut bisa direvisi dengan mempertimbangkan kesiapan NTB. Jika NTB tidak siap, kami dari REI Sumbar siap melaksanakan di Kota Padang tahun 2013,” tegas Ketua DPD REI Sumbar Alkudri, kemarin.

Alkudri Bantu Bangun Gedung Pertemuan

Masyarakat Sungaisapiah, Kuranji membangun balai pertemuan masyarakat “Gedung Baiyo Batido. Pembangunan gedung itu diapresiasi Pemko Padang, karena penting dijadikan sarana merumuskan dan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Sekko Padang Emzalmi mengharapkan gagasan pembangunan gedung secara swadaya itu, juga dicontoh lingkungan masyarakat yang belum  memiliki gedung pertemuan.

Alkudri: Alhamdulillah, Bunga KPR Rumah Murah Turun

Penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kembali berjalan setelah terhenti sejak Januari 2012 lalu. Penjualan rumah subsidi yang dibangun pengembang bisa terealisasi.

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI), telah berhasil meminta bank penyalur menurunkan suku bunga FLPP untuk rumah bersubsidi itu, dari sebelumnya 8,25 persen menjadi 7,25 persen. Suku bunga itu sudah termasuk jaminan asuransi jiwa dan kebakaran.

KPR FLPP disalurkan melalui empat bank yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Informasi yang diterima Ketua DPD REI Sumbar Alkudri, Kemenpera dengan bank penyalur sudah menandatangani perjanjian kerja sama operasional (PKO) untuk program FLPP 2012.

Beli Rumah Dapat Fasilitas Internet dan TV Kabel

Untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan, Real Estate Indonesia (REI) wilayah Sumbar, menjalin kerja sama dengan PT Telkom Consumer Service Sumbar. Kerja sama dalam penyediaan fasilitas jaringan telepon, internet plus televisi kabel bagi masyarakat yang membeli rumah.

”Artinya, bagi masyarakat yang nantinya membeli rumah baru ke pengembang yang tergabung di REI, langsung mendapatkan fasilitas pasang baru fasilitas telepon, internet plus televisi kabel Telkom,” jelas Alkudri usai membahas kerja sama dengan Manager Consumer Service Area Sumbar PT Telkom Setia Welly, di Lantai 2 Kantor Telkom Sumbar, kemarin.

Selama ini, kata Alkudri, hanya rumah mewah saja yang ada fasilitas seperti itu. Agar tidak terjadi kesenjangan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menghadapi persaingan global, maka seluruh pembeli rumah ke pengembang REI diberikan fasilitas itu.

Alkudri Serahkan Piala MTQ Kotolalang

Kafilah TPA/TPSA Mushala Nurul Yakin berhasil memboyong piala bergilir lurah, pada MTQ ke-35 tingkat Kotolalang, Lubukkilangan, akhir pekan lalu. Mereka bersaing dalam MTQ yang diikuti 70 orang siswa TPA/TPSA di Mushala Uswatun Hasanah Kotolalang pada 17-19 Februari.

Pembina MTQ, Edizon Revindo mengatakan, MTQ tersebut sudah menjadi agenda rutin setiap dua tahun. MTQ ini diadakan untuk mempertebal tingkat keimanan generasi muda dan membentengi diri mereka dari pengaruh tidak baik.

”Selain itu, tentu saja untuk menjaring qori dan qoriah yang akan tampil mewakili Koto Lalang pada tingkat kecamatan 10-12 Maret di Lubukkilangan,” ujar Edizon Revindo.

Warga Berpenghasilan tak Tetap Diperjuangkan Miliki Rumah

Usulan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap, terus diperjuangkan DPD Realestat Indonesia (DPD REI) Sumbar di tingkat nasional.

Setelah sebelumnya mendapat respons dari Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Ketua DPD REI Sumbar Alkudri kembali menyuarakan usulan itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (9/2).

Dalam RDP membahas suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu, Alkudri mengatakan, masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti buruh, petani, pedagang kaki lima, tukang bangunan, pegawai honorer, tukang ojek dan lainnya belum bisa mendapatkan fasilitas KPR dari bank tanpa adanya syarat berupa slip gaji, SIUP, SPT dan rekening koran di bank.

Akibatnya banyak dari mereka yang tidak bisa memiliki rumah. Dari 13,6 juta backlog atau masyarakat yang belum memiliki rumah secara nasional, kata Alkudri sebanyak 129 ribu unit ada di Sumbar. Dari 129 ribu itu, sebanyak 80 persen adalah masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Kota Baru Mandiri Segera Terwujud di Padang

Rencana pembangunan kawasan kota baru dan mandiri di Kota Padang dengan luas 3.000 - 10.000 hektare akan segera terwujud. Namun, bila Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemko Padang dan Provinsi Sumbar tak membantu secara serius, bisa saja kesempatan emas itu diambil alih kota lain di Indonesia. 

Ketua DPD REI Sumbar, Alkudri kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/12) mengatakan, terwujudnya kawasan kota mandiri itu tinggal MoU antara Pemerintah Provinsi Sumbar, DPP REI dan DPD REI Sumbar bersama Kementrian Perumahan Rakyat dalam waktu dekat ini.

Disebutkan, terwujudnya kota mandiri itu sebagai bentuk pengabdian DPD REI Sumbar kepengurusan sekarang untuk masyarakat Ranah Minang. Kepastian akan terwujudnya kota mandiri itu, adalah salah satu hasil dari Rakernas yang digelar di Jakarta, 28 November hingga 1 Desember 2011 lalu.

Alkudri: Bangun Rumah Minimal Tipe 36

Adanya keinginan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) memperjuangkan tetap dibolehkannya pembangunan rumah tipe 22 bagi masyarakat kurang mampu, tampaknya ditangapi dingin pihak Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumbar. Alasannya pembangunan rumah tipe 22 tidak lumrah di bangun di Sumbar.

“Mustahil rumah tipe 22 bisa dibangun di Sumbar, khususnya Kota Padang. Sebab selain ukurannya cukup kecil, juga tidak sesuai karateristik orang Minang yang lebih suka rumah agak lapang,”  ungkap Ketua BPD REI Sumbar Alkudri kepada Padang Ekspres belum lama ini.

Walau diakuinya dasar Apersi memperjuangkan nasib masyarakat berpenghasilan rendah, seperti karyawan kontrak dengan gaji Rp 1.750.000 per bulan agar bisa memiliki rumah pribadi, namun kebijakan itu sulit diterapkan oleh REI Sumbar, yang notabene-nya sudah punya program kerja dan komitmen dengan pemprov untuk membangun rumah tipe 36 m2, sesuai yang diamanatkan UU No 1 tahun 2011 soal Perumahan dan Permukiman.

Keberatan Wajib Lapor Identitas Pembeli Rp500 juta

Mulai Maret 2012, pengembang properti wajib melaporkan setiap transaksi pembelian properti di atas Rp 500 juta per unit kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengembang properti menilai aturan ini berpotensi menghadang bisnis properti.

Aturan wajib lapor ini tercantum dalam UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu poin aturan itu mewajibkan pengembang properti menjelaskan profil konsumennya yang membeli properti seharga di atas Rp 500 juta per unit. Laporan profil itu meliputi identitas si pembeli, sumber dana, identitas, dan tujuan transaksi. Jika pembeli menolak memberi penjelasan dalam 14 hari, pengembang wajib menolak dan membatalkan transaksi.

Aswan, Anggota Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur, melihat aturan ini akan menghambat bisnis properti. "Repot sekali kalau mau berjualan," katanya, Kamis (1/12).

Alkudri Pengusaha Muda Minang Membangun Kampung

Tiga hari berlangsungnya Silaturahmi Saudagar Minang (SSM) membawa berkah bagi pengusaha muda Minangkabau, yakninya untuk spirit moral saudagar muda. Hal ini dirasakan langsung Direktur Utama PT. Nagari Komiko Megah Ir. Alkudri. Pria 32 tahun ini merasakan dampak sosial yang banyak keuntungan besar. Sebelumnya pengalaman ini dirasakan Al kudri yang telah melalang buana mencari relasi untuk berkiprah menjadi seorang pengusaha di Ibukota Jakarta.

“Dulu saya mencari relasi pengusaha-pengusaha yang berpengalaman untuk mencapai keberhasilan di rantau orang, membutuhkan waktu yang lama. Satu bulan hanya satu orang,” kenangnya.

Tiga hari lalu hampir seluruh saudagar berkumpul di Padang. Saudagar itu datang dari berbagai segmen usaha dan umur. Momen ini dimanfaatkan pengusaha muda yang ada di Sumbar. Mereka membaur dengan seluruh kalangan, baik yang berlatar belakang birokrat, militer ataupun yang memiliki pengawalan ekstra ketat. Mereka yakin dengan SSM dapat mencari tambahan ilmunya. Silaturahmi ini membawa rezeki bagi pengusaha muda, meskipun bukan dalam bentuk materi, paling tidak spirit-spirit moral dan kinerja pengusaha itu sendiri.

Selain dulunya anak muda Minang merantau ke Tanah Jawa harus membawa modal besar. Ternyata itu tidak menjamin, modal ilmu pengetahuan, istiqomah dan keiklasan dapat merubah nasib seseorang. Begitu yang dirasakan pengusaha putra asli Pauh Limo ini.

REI Target Pasang Listrik 10 Ribu Rumah

PT PLN Wilayah Sumbar siap memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Sumbar, termasuk pengembang yang tergabung dalam persatuan perusahaan Real Estate Indonesia (REI) dalam pemasangan listrik untuk perumahan.

Berbagai kemudahan dalam pelayanan tersebut, sangat diperlukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi atau jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan listrik di daerah ini. Elektrifikasi di Sumbar yang pada 2010 baru mencapai 70 persen, pada 2011 sudah menembus 79 persen.

”Setiap kabupaten/kota tak boleh rasio elektrifikasinya di bawah 60 persen. Saat ini, sudah berada di atas 60 persen, kecuali di Mentawai. Ini tiap tahun terus kita tingkatkan,” ungkap General Manager PT PLN Sumbar Judi Winardi, usai pertemuan dengan pengurus DPD REI Sumbar, Rabu (25/1).

Alkudri: Padang Koridor Ekonomi Sumatera

Bangun Kota Baru dan Industri Hasil Bumi

Ribut-ribut soal tidak masuknya Sumbar dalam koridor ekonomi Sumatera, akhirnya terjawab. Dalam Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), ternyata Kota Padang masuk koridor ekonomi bersama 10 daerah lainnya; Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Pangkal Pinang, Tanjungpinang, Lampung, Bengkulu dan Serang.

Di dalam MP3EI, Padang dijadikan pusat ekonomi di Sumbar dan kota tempat pengembangan kawasan pemukiman baru atau kota baru. Pemukiman itu untuk mendukung kegiatan ekonomi utama sektor perkebunan sawit, karet dan batu bara yang terkoneksi di Sumatera, seperti tempat pelayanan dan jasa serta jadi lokasi industri pengolahan hasil bumi.

”Akses menuju tempat pengolahan atau kawasan industri serta pelabuhan juga lebih cepat,” jelas Ketua DPD Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumbar Alkudri di kantornya, kemarin (27/12).

Menurut Alkudri, masuknya Kota Padang dalam koridor ekonomi diketahui saat diundang mengikuti Rakernas REI November lalu yang dibuka Wapres Boediono dan dihadiri Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menpera Djan Faridz.

Alkudri Gagas PKL Bisa Miliki Rumah Murah

Perjuangkan PSU Rumah untuk Padang

Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumbar akan memperjuangkan, agar semua daerah pengembangan rumah sejahtera tapak (RST) di Sumbar, mendapatkan anggaran prasarana dan sarana umum (PSU) dari pemerintah.

Hal itu mendesak, karena banyak jalan dan saluran air di kawasan perumahan masyarakat menengah ke bawah yang tidak memadai. Jika itu dibiarkan, maka berakibat pada kumuhnya kawasan perumahan masyarakat ekonomi lemah.

“Jadi, dibutuhkan peran pemerintah membantunya lewat pendanaan PSU sehingga jalan di kawasan perumahan murah di Sumbar diaspal dan dibantu pembangunan saluran airnya agar tidak kumuh,” ujar Ketua DPD REI Sumbar Alkudri, kemarin (28/11).

Agar hal itu bisa terealisasi, maka pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 29-30 November-1 Desember ini di Hotel Borobudur Jakarta, Bos Almara Group itu bersama 30 pengurus dan anggota DPD REI Sumbar akan menyampaikan aspirasi itu ke Ketua Umum DPP REI, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Pasalnya, di dalam aturannya, daerah yang diberikan anggaran PSU harus perumahan murah seluas 6 hektare dengan jumlah 300 unit.

Kandris Mundur, Alkudri Pimpin REI Sumbar

Alkudri, pimpinan PT Almara Group, terpilih jadi Ketua DPD REI Sumbar periode 2011-2014 pada Musyawarah Daerah Real Estate Indonesia (Musda REI) VIII di Pangeran Beach Hotel, kemarin. Alkudri berhasil menyisihkan tiga calon ketua lainnya, yakni Ratna Wilis, Kandris Asrin, dan Meldian, dalam satu putaran.

Sedianya, pemilihan menggunakan sistem pemungutan suara ini, bakal berlangsung dua putaran. Ini mengingat dalam putaran pertama, belum satu pun calon ketua berhasil memperoleh suara di atas 50 persen. Alkudri hanya memperoleh 32 dari 64 suara sah, diikuti Kandris Asrin 23 suara, Meldian 7 suara dan Ratna Wilis 2 suara. Artinya, Alkudri dan Kandris berhak memasuki putaran kedua.  

Alkudri Pimpin REI Sumbar 2011-2014

Alkudri Ketua DPD REI Sumbar 2011-2014

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

Direktur Utama PT Almara Nusatama, Alkudri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD REI Sumbar masa bakti 2011-2014 dalam Musda VIII DPD REI Sumbar, di salah satu hotel di kota Padang, Jumat malam ini.

Dalam pemungutan suara, Alkudri unggul telak atas tiga kandidat ketua lainnya dengan perolehan 32 suara. Sementara kandidat lainnya, Kandris Asrin menuai 23 suara, Meldian mengantongi 7 suara dan Ratna Wilis memperoleh 2 suara.

Alkudri Menang Aklamasi

Akhirnya, Alkudri, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD REI Sumbar, periode 2011-2014, dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke VIII, di hotel Panggeran Bech, Jumat (10/6).

"Karena organisasi ini, kekeluargaan. Jadi tidak perlu adanya pemilihan putaran ke dua, maka saya menyerahkan jabatan Ketua REI Sumbar, kepada saudara Alkudri," ungkap Kandris, di hadapan peserta Musda REI.

Sebelumnya, direncanakan akan diadakan putaran kedua karena empat calon tersebut, tidak memenuhi 50 persen suara dari jumlah suara sah sebanyak 64 suara,  yang telah ditetapkan dalam Musda REI Sumbar.

Dalam pemilihan putaran pertama itu, Ny. Hj. Ratna Wilis Yurman, mendapat 2 suara, Drs H, Kandris Asrin, meperoleh 23 suara, Alkudri, memperoleh 32 suara, dan Ir H Meldian MM, memperoleh 7 suara.

Sumber: http://www.kliksumbar.com/beritam-1019-alkudri-menang-aklamasi.html

Alkudri Siap Pimpin REI Sumbar

Alkudri menjadi calon ketiga yang akan bertarung dalam Musda VIII DPD REI Sumbar, 9-10 Juni mendatang. Kemarin (28/5), Bendahara Umum DPD REI Sumbar tersebut mendaftar kepada tim verifikasi. Agenda pendaftaran disertai Alkudri dengan acara deklarasi di Hotel Pangeran Beach Padang, di hari yang sama.

Dua calon sebelumnya yang telah mendaftar; Ratna Wilis dan Kandris Asrin. Dijadwalkan, hari pendaftaran terakhir Selasa (31/5), Meldian juga akan mendaftar. “Kemungkinan yang akan mendaftar untuk jadi calon ketua, ada enam orang. Dua orang lagi yakni Darmawan dan Syafrinaldi. Dipastikan Musda REI Sumbar kali ini, akan sengit. Calonnya banyak sekali,” ujar Ketua Tim Verifikasi, S Rizal didampingi anggota verifikasi, Wahyu Iramana Putra.

Berkas Alkudri, dinilai S Rizal, sebagai berkas terlengkap dibanding dua calon sebelumnya yang telah mendaftar. Seperti diketahui, penyerahan berkas persyaratan paling lambat 31 Mei mendatang. Adapun sejumlah syarat untuk calon ketua, yakni tidak tersangkut masalah hukum, usia minimal 21 tahun, menjadi pengurus minimal 1 periode, mendapat dukungan minimal dari tiga perusahaan yang telah terdaftar, tidak bermasalah di DPD REI Sumbar dan menyerahkan sumbangan Rp15 juta untuk pembangunan sekretariat DPD REI Sumbar.

Empat Calon Ketua DPD REI; Ratna, Kandris, Alkudri, Meldian

Sampai Selasa (31/05), Tim Verifikasi Musda DPD REI Sumbar telah menerima pendaftaran empat calon Ketua DPD REI periode 2011-2014. Selasa siang resmi mendaftar Ir. Meldian, MM. Dengan demikian sudah empat orang yang mendaftar menjadi calon ketua. "Keempat calon itu, Ratna Wilis, Kandris Asrin, Alkudri, dan hari ini Meldian," ujar Wahyu Iramana Putra, sekretaris tim verifikasi calon.

Pada saat mendaftar, Meldian mengatakan keinginannya untuk maju sebagai ketua DPD REI Sumbar adalah untuk merubah paradigma bahwa orang muda belum punya kemampuan. "Pradigma yang melemahkan orang muda itu jadul, justru pada diri orang muda-lah terdapat kreatifitas tinggi, berpikiran dinamis dan profesional," ujar Meldian, yang kini berusia 36 tahun.

Kerja Sama Padang-Surabaya

Sejumlah pengusaha di Kota Padang, Sumatra Barat, menyatakan, siap menerima pasokan sepuluh kontainer gula pasir dari pengusaha Surabaya, sebagai salah satu bentuk kongkret kontrak kerja sama antara pengusaha dua kota. Kerja sama itu diwujudkan dengan melakukan perluasan kemitraan melalui Program “Sister City” (Kota Kembar), kata Kepala Dinas Perindagtamben Kota Padang Zabendri di Padang, Selasa 22 November 2011.
“Dalam program Sister City tersebut, atau kerjasama lintas perkotaan antara pemerintah Kota Padang dengan Kota Surabaya dan pelaku usaha kedua kota itu, sudah ditindaklanjuti baru-baru ini dalam temu usaha baru-baru ini di Padang,” Menurut Zabendri, temu usaha itu telah dihadiri 15 pengusaha asal Surabaya, dan 44 pengusaha asal Kota Padang dari berbagai bidang usaha.
Selain pasokan gula, katanya, ke depan juga akan dikembangkan program pengiriman sejumlah bahan baku berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat, untuk mengisi kebutuhan pabrik atau industri di Surabaya.
“Surabaya memiliki banyak pabrik, sehingga Padang sangat tepat memilih kota itu dalam Program Sister City. Padang akan memasok bahan baku dan selanjutnya daerah ini akan menerima bahan jadi hasil olahan industri Surabaya,” ujarnya berbagai produk olahan industri Surabaya akan dijual di daerah ini.

Alkudri Ketua Departemen Real Estate BPP Hipmi 2008 – 2011

BADAN PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
(BPP HIPMI )
MASA BAKTI 2008 – 2011

Ketua Umum : Erwin Aksa
Ketua I (Bidang Organisasi) : Kamrussamad
Ketua II (Bidang Pembinaan Usaha) : Silmy Karim
Ketua III (Bidang Perdagangan) : Harry Warganegara
Ketua IV (Bidang Sumber Daya Alam) : Dave A. Laksono
Ketua V (Bidang Teknologi Informasi) : Febrizal Rahmana
Ketua VI (Bidang Properti) : Wisnu W. Pettalolo
Ketua VII (Bidang Perhubungan) : Yulizar Azhar
Sekretaris Jenderal : Moch. Ridwan Mustofa
Wakil Sekretaris Jenderal : Ahmad Zaky
Wakil Sekretaris Jenderal : Tri Harsono
Wakil Sekretaris Jenderal : Umar Andi Patiwiri
Bendahara Umum : Novita Dewi
Wakil Bendahara Umum : Andi Patiwiri Djabir
Wakil Bendahara Umum : Riana Dewi Rais

Penjualan Rumah Menengah dan Mewah Kembali Bergairah

Pen­jualan rumah mene­ngah dan mewah ( harga Rp150 Juta ke atas) pada 2011 ini kembali meningkat setelah pada 2009-2010 lalu sempat anjlok hingga lebih dari 25 persen.

Demikian dika­takan Alkudri, Ben­dahara Real Estate Indonesia (REI) Sumbar pada Haluan usai mendaftar dan deklarasi penca­lonan dirinya sebagai calon Ketua Umum REI Sumbar periode 20011-2014 di Padang, Sabtu ( 28/5/2011) malam.

Menurut Alkudri, efek gempa September 2009 mem­buat permintaan terhadap rumah menengah dan mewah menjadi sepi karena kondisi perekonomian masyarakat yang juga terimbas gempa. “Tapi kini permintaan sudah mulai banyak lagi. Terutama untuk rumah mene­ngah. Dan kita optimis, tahun 2011 ini penjualan rumah menengah dan mewah bisa kembali menjanjikan,” ujar Direktur Utama PT Almara tersebut.

Dikatakan Alkudri yang juga pengurus Hipmi pusat ter­sebut,  pangsa pa­sar rumah mene­ngah ke atas keba­nyak­an adalah para pe­ngusaha dan pe­da­gang. “Karenanya gem­pa besar tahun 2009 lalu telah mem­buat  peda­gang/pengusaha ba­nyak yang meng­alami kemacetan dalam usahanya sehingga pasarnya juga berkurang,” jelasnya.

Hipmi Bangun 10 Ribu Rumah

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan membangun 10 ribu rumah dalam tiga tahun ke depan. Untuk tahun 2010 ini, pembangunan difokuskan di Indonesia bagian Timur seperti Sulawesi, Kalimantan dan Gorontalo.

Ketua Departemen Real Estate Badan Pengurus Pusat Hipmi Alkudri menyebutkan, pembangunan rumah itu memanfaatkan APBN melalui dana alokasi khusus (DAK) Kemenpera. Perumahan yang dibangun dalam bentuk rumah sederhana sehat (RSh) dan rumah susun sewa.

"Pembangunannya, akan dilakukan pengembang yang tergabung di Hipmi melalui perusahaan konsorsium PT Bangun Muda Indonesia (PT BMI). Lokasinya, diutamakan memanfaatkan lahan-lahan tidur anggota Hipmi di 33 Provinsi di Indonesia," kata Alkudri yang dipilih sebagai Dirut PT BMI.

Dukungan pembangunan program perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah itu, kata Alkudri, telah disepakati dalam penandantanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dengan Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa, pada Rakernas HIPMI ke XIV di Hotel Planet Holiday, Batam, awal Maret lalu.

Daerah Perkotaan Terapkan Konstruksi Tahan Gempa

Pekerja bangunan secara perorangan di Sumbar belum menerapkan prinsip konstruksi tahan gempa. Akibatnya, pekerjaan bangunan khususnya di wilayah pedesaan masih rentan terhadap ancaman gempa. Pakar Teknik Konstruksi Unand Dr Febrin Anas Ismail menyebutkan, kalau di daerah perkotaan, penerapan konstruksi tahan gempa sudah teraplikasi dengan baik. Khususnya pada pembangunan perumahan oleh developer.

Sebelumnya, Febrin lewat FT-Unand bekerja sama dengan Temasek Foundation dan Nanyang Technological University (NTU) telah merencanakan pembangunan gedung tahan gempa dengan cara perkuatan tembok bangunan di beberapa lokasi yang dilanda gempa Maret 2007 silam. ”Transfer pengetahuan tersebut diberikan pada para tukang agar dapat membangun gedung tahan gempa lainnya,” kata mantan Dekan FT Unand ini.

Ia memisalkan, percontohan bangunan tahan gempa dilakukan melalui metode pemasangan kanvas pada dinding. Agar kapasitas dapat meningkat menahan goncangan gempa, telah dilakukan pengujian di laboratorium. Berdasarkan catatan sejarah, dari beberapa kali gempa yang terjadi di Sumbar satu abad terakhir, jumlah bangunan yang hancur dan rusak akibat gempa terus mengalami penurunan.

Penjualan Rumah Menengah ke Atas Anjlok

Penjualan rumah dengan segmen menengah ke atas ( harga di atas Rp150 Juta) pada tahun 2010 ini di Sumatera Barat, anjlok hingga lebih dari 50 persen.

Demikian dikatakan Alkudri, Bendahara Real Estate Indonesia (REI) Sumbar pada Haluan di Padang, Minggu ( 2/11). “Hal itu dikarenakan kondisi ekonomi Sumbar yang masih belum sepenuhnya pulih pasca­gempa silam sehingga pasarnya juga berkurang,” ujar Alkudri.

Menurut Direktur Utama PT Almara tersebut, pangsa pasar rumah menengah ke atas keba­nyakan adalah para pengusaha dan pedagang. “Namun gempa besar tahun 2009 lalu telah membuat  peda­gang/pengusaha banyak yang mengalami kemacetan dalam usahanya.

Ditambah lagi dengan isu gempa yang membuat banyak diantara mereka yang eksodus (hengkang) ke luar Sumbar.

REI Sumbar Perjuangkan Kota Baru Mandiri

Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pe­ru­sahaan Real Es­tate Indonesia (DPD REI) Sumbar akan mem­bawa sejumlah agenda penting ke arena Rakernas REI yang berlangsung pada 28 November hingga 1 Desember 2011 di Jakarta. Salah satu agenda penting tersebut adalah mem­­perjuangkan hadirnya kota baru mandiri di Sumatera Barat.

Dengan anggota rombongan sebanyak 30 orang, DPD REI Sumbar optimis agenda yang diperjuangkan tersebut akan sukses. Apalagi, apa yang diupayakan tersebut adalah demi kepentingan masyarakat dan juga pengusaha real estate yang ada di Ranahminang.

“Memang pembangunan kota baru mandiri menjadi sebuah agenda utama yang kami bawa ke arena Rakernas selain per­juangan akan keberpihakan kebijakan pemerintah pada REI serta masukan terkait PSU dan sebagainya,” kata ketua DPD REI Sumbar, Alkudri pada Haluan, Senin (28/11).

Kota baru mandiri tersebut kata Alkudri sudah sangat mendesak kehadirannya di Sumatera Barat. Sebab pembangunan daerah melalui anggaran pemerintah sulit dilak­sanakan secara maksimal karena terbatasnya anggaran yang disediakan.

Alkudri: Harga Rumah di Sumbar Relatif Mahal

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumbar, Alkudri mengungkapkan penyediaan rumah murah bagi masyarakat kurang mampu sulit dilaksanakan. Alasannya, harga tanah di Sumbar relatif mahal.

”Jika di luar Sumbar, pengembang di bidang properti bisa menyediakan rumah dengan harga terjangkau, seperti Rp25 juta per unit. Di Sumbar harga jual minimal Rp75 juta dengan jenis dan tipe yang sama. Ini dapat dimaklumi, harga tanahnya saja di Sumbar rata-rata lebih dari Rp100 ribu per meter. Jika harga tanah sudah setinggi itu, mana mungkin kita (angota REI) mampu menyediakan rumah yang terjangkau itu,” ujarnya.

Kendati demikian, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Keagenan, Kamar Dagang Industri (Kadin) Sumbar ini, bertekad mencari jalan keluarnya bersama BPN, PLN, dan PDAM untuk pengadaan rumah. Selain harga tanah, peraturan setiap daerah berbeda-beda, sehingga menyulitkan pengembang melakukan pembangunan perumahan.

Urusan Pajak di Pemko Lamban Developer Berang

Akibat kelalaian pemerintahan  Kota Padang dalam verifikasi pajak,  kalangan pengembang (developer) mengeluh. Pasalnya akibat kelalaian  ini developer dirugikan, kenapa tidak hanya tersandung verifikasi ini  pembangunan developer jadi terhambat.

Padahal  waktu bagi kalangan pengusaha sangat berarti. Sebab hampir semua pengusaha yang tergabung dalam organisasi developer punya tanggungan membayar bunga bank.

Hal itu terungkap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) PBB P2 antara Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Padang bersama Real Estate Indonesia (REI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan tersandungn dan Aset (DPKA) serta Bagian Hukum Pemko Padang, tadi Selasa (3/5).

“Tidak semua developer membangun  menggunakan uang pribadi, sebagian besar developer membangun menggunakan pinjaman BANK. Kalau waktu verifikasi tidak jelas, tanggunggan kami untuk membayar bunga bank jelas semakin berat, sementara kami tidak juga bisa melakukan kegiatan,” sesal Ketua Dewan Kehormatan REI Sumbar.

Tindaklanjuti Sister City Padang - Surabaya

Menindaklanjuti program Sister City atau kerjasama lintas perkotaan antara pemerintah Kota Padang dengan Kota Surabaya, pelaku usaha kedua kota tersebut mengadakan acara Temu Usaha di sebuah hotel di kawasan Lolong, kemarin.

Kegiatan ini seiring dengan tekad Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M.Si yang ingin memperluas kemitraan usaha ke wilayah Pulau Jawa dan tanah air.

Dari Kota Padang, Temu usaha ini diikuti oleh Kepala Dinas Perindagtamben Kota Padang Zabendri, SH, Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar, SE, Ketua REI Sumbar, Ir. Alkudri, Ketua Kadin Padang Rahim Murdanis, dan beberapa orang pengusaha di bidang perkebunan, kelautan, dan properti.

Sedangkan dari Kota Surabaya dihadiri Kepala Dinas Perindag Kota Surabaya Endang Caturrahmawati, didampingi 10 orang pengusaha dibidang perdagangan umum, mebel, tours dan travel, eksportir kopi, hasil pertanian, hasil laut, real estate, keramik hias dan batik.

Investor Lokal Dipersulit, Investor Luar Disambut Ibarat Pahlawan

Nasib yang dialami investor lokal Alkudri, yang dipersulit dengan aturan birokrasi pihak kecamatan terkait pembebasan tanah, terhadap proyek pembangunan perumahan di kecamatan Pauh, ditanggapi serius oleh Pengurus Real Estate Indonesia (REI) Sumbar.

Wakil Ketua REI Sumbar, Darmawan kepada Posmetro (Group Padang-Today), beberapa waktu lalu mengatakan yang terjadi terhadap Al Qudri saat ini adalah suatu bentuk dimana tidak padunya antara pimpinan Pemerintahan Kota (Pemko) Padang dengan jajaran birokrasi di bawahnya.

"Banyak keputusan-keputusan yang telah ditetapkan pimpinan Pemko Padang tidak didukung oleh pemerintahan di bawahnya. Yang terjadi saat ini peluang kemudahan yang telah ditetapkan dari atas justru dirongrong oleh birokrasi tingkat bawah, khususnya kecamatan," ungkap Darmawan.

Selain itu, Darmawan menyebutkan adanya rasa ketidak-adilan yang dilakukan oleh Pemko Padang antara investor luar dengan investor lokal saat ini. "Jika investor luar disambut ibarat pahlawan, Pemko Padang memanjakan mereka dengan memberikan pelayanan terbaik terkait kemudahan. Lain halnya perlakuan yang diterima investor lokal. Kita selalu dipersulit mengenai perizinan. Padahal kita justru memberikan investasi yang real dibandingkan investor yang berasal dari luar, yang kebanyakan mereka berperan sebagai perantara atau calo," kata Darmawan.

DPD REI Sumbar Bantu Fakir Miskin dan Anak Yatim

Untuk menyalurkan kebahagiaan kepada fakir miskin dan anak yatim, DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumbar, Gubernur Sumbar, dan Walikota Padang mengadakan acara berbuka bersama dengan puluhan anak yatim dari Panti Asuhan binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh baru-baru ini di Auditorium Gubernuran.

Ketua DPD REI Sumbar Alkudri dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini selalu rutin dilaksanakan oleh REI Sumbar ketika bulan ramadhan.Namun kegiatan ini terasa spesial sekali karena dihadiri oleh Gubernur Sumbar dan Walikota Padang.

"Ini merupakan bukti bahwa pemerintah Sumbar sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh REI.Hendaknya kedepan juga terus begitu.Karena tanpa dukungan dari pemerintah REI tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya,"ucap Alkudri.

Alkudri mengharapkan REI dan pemerintah baik itu Gubernur,Bupati dan Walikota untuk mensupport terus kegiatan REI dan saling berkolaborasi dengan baik.

Ubah Mindset Tingkatkan Pertumbuhan Properti

Sepanjang tahun 2011 bisnis properti di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini bisa menjadi patokan di tahun 2012 perkembangan bisnis tersebut akan lebih meningkat.
Menurut Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Barat, Alkudri investasi bisnis properti tahun 2012 diperkirakan meningkat antara 10% hingga 15%.” Ini me-ngacu pada perekonomian daerah yang meningkat tajam dan berdampak pada tingkat perputaran uang di masyarakat semakin tinggi,” ujarnya, di Padang, belum lama ini.

Alkudri juga menyebutkan, indikator lain yang mampu mendongkrak tumbuhnya bisnis properti adalah banyaknya bantuan hibah yang beredar di masyarkat, serta pola pikir masyarakat yang berubah. “Ketiga faktor tersebut menjadi acuan bahwa tahun 2012 peningkatan sektor properti memasuki laju yang semakin tinggi,” katanya.

Selain itu, pengembangan wilayah Sumatera Barat (Padang, Bukittinggi, Agam, Dharmasaraya) juga menjadi isu strategis penyebab peningkatan harga properti tersebut.

Pengembang Keluhkan Birokrasi

Untuk itu, pengembang mendesak Pemko transparan dalam pengurusan verifikasi BPHTB dan meminta Pemko tidak membebani pengembang dengan tarif  pajak yang tinggi.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing, red) antara Pansus II DPRD Padang dengan  REI Sumbar, kemarin (3/5). Rapat dipimpin anggota DPRD Hendri Septa, dihadiri Dewan Penasihat REI Sumbar, Syamsu Rizal, Bendahara DPD REI Sumbar, Alkudri dan Sekretaris DPD REI Sumbar Meldian dan DPKA (Dinas  Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah) diwakili Budi Payan.

“Kami termasuk kelompok yang sangat menderita dengan terbitnya Perda BPHTB yang telah disahkan Pemko dan DPRD. Para pengembang tidak hanya dibebankan pajak BPHTB 5 persen, tapi juga pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.  Kami membangun perumahan itu tidak sama dengan membuat kue,” ujar Dewan Penasihat REI Sumbar Syamsul Bahri pada Padang Ekspres usai rapat.