Sunday, May 21, 2017

Maksimal Bisa Empat Calon

Prediksi untuk Pilkada Padang 2018

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang tahun 2018, dipastikan tidak ada satu pun dari partai politik (parpol) yang bisa mengusung calon wali kota dan wakil walikota sendiri.
Artinya, harus berkoalisi dengan parpol lain. Parpol harus memenuhi syarat pencalonan yang ada di UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala daerah.
Komisioner KPU Kota Padang Candra Eka Putra menyebut, bagi partai politik yang akan mengusung calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2018 nanti arus mengantongi 20 persen dukungan dari jumlah anggota DPRD Padang yang berjumlah 45 orang. “Artinya dibutuhkan 9 kursi bagi parpol untuk bisa mengajukan pasangan calon sendiri. Sementara setiap parpol yang punya kursi di DPRD Padang tidak ada memenuhi persyaratan tersebut. Makanya mereka harus berkoalisi,” kata Candra yang ditemui Padang Ekspres di Kantor KPU Kota Padang, Selasa (16/5).

Sejumlah Nama Calon Wako Mengapung

Tahapan Pilkada Dimulai September

Suksesi pemilihan wali kota Padang masih setahun lebih lagi. Namun, suhu politik perebutan kursi BA 1 A sudah mulai terasa. Para bakal calon (balon) yang diperkirakan bakal maju, sudah melakukan gerakan ke akar rumput, bertemu masyarakat dan tokoh penting guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas.
Pasalnya, September 2017 tahapan pilkada sudah dimulai dan waktu sosialisasi semakin singkat. Di media sosial dan masyarakat di warung-warung kopi mulai meraba nama tokoh yang dinilai layak menjadi nahkoda Kota Bengkuang.

Beberapa nama telah pula jadi buah bibir. Pemain lama masih mendominasi bursa balon versi masyarakat. Di antara nama yang disebut-sebut, yakni incumbent Mahyeldi Ansharullah, Wakil Wali Kota Emzalmi, politisi PAN M. Ichlas El Qudsi dan pengusaha seperti Andre Rosiade, Alkudri dan Desri Ayunda serta Fadhly Amran.Sedangkan dari birokrat sudah muncul nama Adib Alfikri yang kini menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Selain itu, sejumlah wakil rakyat yang menduduki DPRD Padang atau kader partai juga dinilai potensial memimpin Kota Padang.
Ada Maidestal Hari Mahesa dari PPP yang juga Ketua PPP Kota Padang, Ketua DPD Golkar Padang Wahyu Iramana Putra dan kader Golkar Helmi Moesim, politisi PKB Iswandi, serta Ketua DPRD Padang Erisman.

Sejumlah nama lain, Ketua DPD Nasdem Padang Apris Yaman dan Ketua PAN Padang Hendri Septa juga digadang-gadang akan ikut meramaikan Pilkada 2018.
“Tokoh lama sudah dilihat lacuik tangannya. Kalau saya, ingin melihat yang muda-muda maju lagi. Mungkin bisa lebih baik kinerjanya karena orang muda semangatnya lebih menggebu-gebu,” kata Firman Dayat, warga Aur Duri dalam bincang-bincang di salah satu warung di Kota Padang.
Walaupun ingin melihat sosok pemain baru, ayah tiga anak itu tidak menampik kinerja incumbent cukup baik dalam rentang waktu dua tahun belakangan.

Pemerhati Elektabilitas dan Popularitas Publik Sumbar, Azre membenarkan, belasan nama mengapung dalam konstelasi survei popularitas dan elektabilitas figur di Padang. Dalam analisanya, incumbent Wako dan Wawako masih menduduki posisi teratas.
Lalu diikuti sejumlah nama lain yang pada pilkada lalu juga masuk radar partai politik, seperti Desri Ayunda, M. Ichlas El Qudsi dan Andre Rosiade. “Ketokohan, sosok petahana incumbent masih unggul. Incumbent bukan cuma Wako, tapi juga Wawako,” kata Azre saat dihubungi Padang Ekspres, kemarin (31/1).

Meski begitu, lanjut dia, sosok muda masih didambakan oleh masyarakat kota. Nama Adib Alfikri juga terpantau olehnya. Selain itu, sosok Hendri Septa juga mulai mengapung. Walau mengapung, tapi elektabilitas dan popularitas sosok-sosok muda ini belum terlalu familiar.
Dibandingkan wakil rakyat di DPRD Padang, tokoh muda yang tidak menduduki kursi DPRD Padang dinilai lebih familiar. Mereka butuh kerja lebih keras dari sekarang untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya.

Azre membatasi, meski elektabilitas atau popularitas naik di tengah masyarakat, itu bukan harga mati akan memenangi Pilkada 2018. Pemilih di Padang akan dipengaruhi pandangan terhadap perilaku sosiologis tokoh, latar belakang kesuksesan dan daerah asal. Di Padang, rasa primordial sangat berpengaruh dalam penentuan pilihan.
“Artinya, selain incumbent, ada tokoh-tokoh alternatif yang mungkin saja akan menanjak mendekati masa pemilihan,” sebutnya lanjut. Bukan tidak mungkin, elektabilitas incumbent akan dipengaruhi pasangan calon yang akan maju sebagai pesaing ke depannya.

Pemko Sediakan Hibah Rp 4 M
Terkait anggaran Pilkada,  Asisten III Setko Padang, Corri Saidan menyebutkan, Pemko telah menganggarkan Rp 4 miliar dalam APBD Padang 2017 untuk persiapan Pilkada 2018. Anggaran tersebut dihibahkan oleh Pemko kepada KPU.
“Untuk tahap awal, sudah dihibahkan Rp 4 miliar, kalau kurang, akan disesuaikan dalam APBD Perubahan nantinya,” kata Corri Saidan.

Pernyataan itu diaminkan oleh Ketua KPU Kota Padang, M Sawati sekaligus mengklarifikasi pernyataan yang dimuat sebelumnya, bahwa anggaran Pilkada belum diakomodir APBD 2017.
Pembahasan dalam dua kali pertemuan antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas anggaran Pilkada secara keseluruhan, yakni persiapan di 2017 dan pelaksanaan di 2018.
Materi pembahasan, di antaranya perihal penggunaan anggaran lain yang belum diatur oleh pusat. “Itu yang sedang diurut,” kata M Sawati. Ia menegaskan, tidak ada persoalan dalam hal penganggaran untuk pelaksanaan Pilkada.
Pemko sudah mengakomodir seluruh kebutuhan pembiayaan Pilkada. Sementara tahapan Pilkada akan dimulai September 2017 dan pencoblosan diagendakan Juni 2018. (*)

Sumber: http://www.m.padek.co/detail.php?news=78277

Mempersiapkan Calon Wako Padang

Penulis: Asrinaldi
Sumber Tulisan: Padang Ekspres

Pilkada serentak gelombang kedua sudah usai dilaksanakan yang ditandai dengan pencoblosan Rabu (15/2). Di Sumbar, pelaksanaan pilkada serentak kali ini hanya diikuti oleh kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Payakumbuh. Kedua daerah ini memilih bupati dan wali kota untuk periode 2017-2022. Banyak pihak menilai pilkada yang dilaksanakan tersebut menjadi salah satu indikator bagaimana sesungguhnya demokrasi lokal itu dilaksanakan. Tentu berbagai dinamika ikut menyertai pelaksanaan pilkada tersebut. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan atau tidak, inilah bagian dari realita politik.

Pemda Diminta Respons Pemangkasan Izin

Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mengapresiasi langkah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi (PKE) XIII tentang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menyikapi kebijakan tersebut, REI meminta pemerintah daerah seluruh Indonesia menindaklanjutinya sehingga program nasional pembangunan satu juta rumah bisa terealisasi. Hal itu disampaikan Wasekjen Pengembangan Kota Mandiri dan Peremajaan Kota DPP REI Alkudri ketika dihubungi Padang Ekspres, kemarin.
Menurut Alkudri, paket kebijakan itu bagian dari tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan DPP REI kepada para menteri terkait, salah satunya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono. Setelah menghimpun masukan dari para pengembang di tanah air. “Selama ini banyak keluhan pengembang terkait perizinan yang panjang, lama dan menimbulkan biaya tinggi tersebut. Alhamdulillah, sekarang ada angin segar dari pemerintah mengatasi masalah itu,” ujar Alkudri.

Penantang Incumbent

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang masih setahun lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang baru akan memulai tahapan pilkada September 2017. Namun aura politik menuju suksesi kepemimpinan orang nomor satu di Kota Padang sudah mulai terasa.

Beberapa calon kandidat wali kota sudah mulai bermunculan. Nama-nama ini menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Di media social, seperti Facebook tak kalah hebohnya.
Alkudri, Desri Ayunda, M. Ichlas El Qudsi, Fadhly Amran, Wahyu Iramana Putra, Maidestal Hari Mahesa, Andre Rosiade Erisman, Hendri Septa, Zulhardi Z Latif, Adib Alfikri dan lainnya. Plus incumbent (petahana) Mahyeldi Ansharullah dan Emzalmi adalah sederet nama santer yang digadang-gadangkan bakal meramaikan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Pemda Diminta Mempertegas RTRW

Untuk Percepatan Realisasi Sejuta Rumah

Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) meminta pemerintah daerah mempertegas rencana tata ruang wilayah (RTRW). Hal tersebut perlu dilakukan agar ada kepastian lahan dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pengembang dalam pembangunan perumahan di daerah.
“RTRW itu juga mesti disosialisasikan kepada masyarakat, terutama pengembang agar kepemilikan lahan tidak tumpang tindih,” ujar Wasekjen Pengembangan Kota Mandiri dan Peremajaan Kota DPP REI Alkudri kepada Padang Ekspres, kemarin.
Menurutnya, masukan tersebut sudah disampaikan DPP REI kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan Djalil saat seminar Tax Amnesty & Property Investment, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Jumat (19/8) lalu.
Selama ini, kata Ketua Dewan Pertimbangan DPD REI Sumbar ini, ada yang sudah beli tanah tapi setelah urus perizinan, ternyata izin tak keluar karena itu ternyata lahan pertanian atau industri.
Kemudian, ada juga yang sudah keluar izin, tapi setelah ada RTRW baru, berubah menjadi lahan pertanian. “Kondisi tersebut bisa merugikan pengembang dan memperlambat realisasi sejuta rumah yang diprogramkan pemerintah. Jadi, RTRW-nya mesti dipertegas dan disosialisasikan,” kata Alkudri.
Ia pun mendorong agar daerah yang belum menetapkan atau memperbarui RTRW segera merampungkannya sebagaimana diwajibkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Jika daerah belum menetapkan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), akan menyulitkan pengembangan perumahan di daerah.
“RTRW mesti dibuat lebih detail dengan mengalokasikan lahan-lahan untuk perumahan rakyat, industri dan pertanian serta peruntukan lainnya. Perencanaan di daerah mesti sinkron dengan perencanaan pusat,” kata mantan Ketua DPD REI Sumbar ini.
DPP REI, kata Alkudri juga mengusulkan ke pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau penghasilan tidak tetap dimasukkan program nasional agraria (prona) dalam pembuatan sertifikat. (*)

Sumber: http://www.m.padek.co/detail.php?news=67281

Semen Padang masih Primadona

Wasekjen Pengembangan Kota Mandiri dan Peremajaan Kota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Alkudri tak menampik pembangunan sejumlah infrastruktur di Sumbar banyak yang tidak menggunakan produk semen lokal, yakni Semen Padang.
Kondisi demikian bukan berarti kualitas Semen Padang kalah bagus dengan semen merek lain, namun Alkudri lebih melihat dari faktor harga.
“Mungkin harga semen merek lain lebih murah. Kalau beda harganya Rp 300 sampai Rp 500, dikali ribuan sak, itukan lumayan juga. Mungkin kontraktor melihatnya ke sana (keuntungannya, red),” tutur pengusaha properti ini.